Infografis
Suara.com - Bank Indonesia perlu menjaga stabilitas nilai mata uang rupiah yang berpotensi untuk berfluktuasi terus menerus terutama dalam menghadapi tahun politik menjelang Pemilu 2019, kata Anggota Komisi XI DPR Faisol Riza.
"Tahun ini adalah tahun politik yang sangat rentan bila nilai tukar rupiah tidak stabil," katanya dalam rilis di Jakarta, Kamis (29/3/2018).
Untuk itu, ujar dia, pihaknya menantikan gebrakan dari BI dalam rangka menghadapi situasi politik yang semakin tidak menentu terkait pilkada dan Pemilu 2019.
Politisi PKB itu mengingatkan BI senantiasa berkomitmen dalam membantu pemerintah dalam mengembalikan nilai tukar rupiah sesuai asumsi makro ekonomi dalam APBN.
"Tugas berat Gubernur BI yang baru adalah membantu pemerintah untuk mengembalikan nilai tukar rupiah pada asumsi makro pemerintah dalam APBN yaitu di kisaran Rp13.400," paparnya.
Ia juga mengemukakan bahwa banyak pihak mengharapkan kestabilan ekonomi Indonesia di tengah-tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global.
Sebelumnya, peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Novani Karina Saputri menyatakan, tantangan yang sementara ini harus menjadi fokus perhatian untuk calon Gubernur BI mendatang adalah bagaimana menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia menjelang pesta demokrasi pada 2019.
Menurut Novani, hal tersebut disebabkan oleh banyak hal yang akan menggoyahkan tingkat kepercayaan investor terhadap kondisi politik di Indonesia yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kondisi ekonomi secara makro.
Untuk itu, ujar dia, Gubernur BI dituntut mampu melakukan kontrol dan menjamin berjalannya tugas utama bank sentral yaitu menjaga stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan baik jangka panjang maupun pendek.
"Seperti yang telah kita ketahui, kebijakan moneter dan sistem keuangan yang diambil oleh Bank Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," jelasnya.
Ia juga mengemukakan, selain harus memiliki tingkat pemahaman yang komprehensif seputar kebijakan moneter dan sistem keuangan di Indonesia serta mampu membaca tren ekonomi secara global, pengganti Agus Martowardojo kelak harus memiliki kemampuan untuk meyakinkan dan memberikan kepercayaan.
Kepercayaan tersebut, lanjut Novani, adalah baik kepada publik maupun pasar mengenai indikator penilaian dan pengambilan keputusan seperti tingkat inflasi, suku bunga dan kondisi makro ekonomi lainnya.
Selain itu, ujar dia, Gubernur BI wajib mengetahui secara komprehensif seputar permintaan masyarakat dan pengusaha seperti memperkuat koordinasi melalui program bauran kebijakan moneter, makropudensial dan sistem pembayaran di bank sentral untuk merespon berbagai tantangan dalam stabilisasi pertumbuhan ekonomi. (Antara)
