Infografis
Sementera itu, peneliti lain dari lembaga yang sama Rimawan Pradipti mengatakan, pemerintah harus membenahi tata kelola pemberian izin lahan untuk menghindari potensi konflik kedepan.
Hal itu berarti perlu institusi-institusi yang kuat yang bertanggung jawab dalam mengatur perizinan agar perizinan lahan berada di lokasi yang clear and clean.
"Saat ini, institusi-institusi yang ada masih rapuh sehingga mekanisme pasar tidak berjalan dengan baik akibat banyaknya celah yang bisa disalahgunakan," katanya.
Sementara itu peneliti dari Lingkar Pembaruan Desa Agraria (KARSA) Rando Zakaria mengatakan, penyelesaian konflik lahan bukan masalah yang mudah, karena karakteristik utama dari konflik adalah sifat konflik yang cenderung dinamis.
Sejalan dengan waktu, konflik yang semula sederhana dapat tereskalasi rumit, tambahnya, namun disisi lain, konflik yang berkepanjangan dapat reda secara drastis maupun gradual.
"Semua pihak sepakat bahwa konflik menimbulkan biaya yang sangat besar dan harus ditangani segera karena merugikan semua pihak," katanya.
Dalam penyelesaian konflik lahan saat ini, tambahnya, pemerintah harus berdiri ditengah-tengah dan bersikap adil agar semua pihak tidak dirugikan dan mempunyai jalan keluar. (Antara)
