Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa partai politik dan politisi sebagai pelaku utama dalam demokrasi, harus mampu untuk menunjukkan bukti. Terutama dalam pembuktian demokrasi bisa menjadi mekanisme yang paling baik untuk membawa bangsa ini kepada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Demokrasi juga harus mampu menghadirkan kehidupan yang lebih baik dan menjadi pendukung penting bagi penguatan daya saing bangsa Indonesia.
Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam sambutannya ketika membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Perindo yang dihelat di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (21/3/2018).
"Kita harus membuat demokrasi yang selalu mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, untuk mengatasi persoalan nyata yang dihadapi rakyat, untuk mengatasi kemiskinan, untuk pemerataan kesejahteraan, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dan untuk meningkatkan daya saing bangsa," kata Presiden Jokowi.
Jokowi juga mengingatkan bahwa proses pemilu yang berlangsung setiap 5 tahun harus mendukung keberlanjutan pembangunan yang ada. Pilkada dan pemilu juga tidak boleh menginterupsi program-program pembangunan.
"Jangan sampai karena pilkada dan pemilu justru kegiatan ekonomi tersendat, dan peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi terganggu. Proses demokrasi khususnya pilkada di tahun 2018 beserta pileg dan pilpres tahun 2019, tidak boleh mengganggu mementum pembangunan nasional yang sedang kita lakukan," lanjutnya.
Menurutnya kontestasi pilkada, pileg dan pilpres harus menjunjung tinggi etika dan tata krama. Kontestasi harus saling menghargai dan menghormati dan tidak saling mencemooh.
"Perbedaan jangan mengganggu persatuan dan kesatuan. Perbedaan pendapat dan perbedaan pilihan itu biasa. Sekali lagi, harus menjunjung tinggi sopan santun dan adat ketimuran. Kita tidak saling menghujat dan mencemooh, tidak pula menyebar berita bohong dan ujaran kebencian," ujar Kepala Negara.
Selain itu, Presiden juga mengatakan pentingnya kritikan dalam sebuah demokrasi dan pembangunan. Kritik yang berbasis data dan mencari solusi bisa digunakan untuk memperbaiki kebijakan yang ada.
"Kalau yang salah ya mesti ada yang mengingatkan dengan kritik. Tapi tolong dibedakan kritik dengan mencela. Bedakan kritik dengan fitnah. Kritik dengan nyinyir beda lagi," kata Jokowi.
