Infografis
Suara.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan menyelenggarakan kegiatan Market Sounding Proyek KPBU: Kereta Api Makassar-Parepare. Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perkeretaapian berencana untuk melakukan pengadaan Jalur Kereta Api Makassar-Parepare.
Proyek sepanjang 142 km ini memiliki nilai CAPEX (belanja modal, red) sekitar Rp1 triliun, O&M sekitar Rp1.3 triliun dan nilai AP (Availability Payment) diperkirakan sebesar Rp300 miliar per tahun (pembayaran mulai tahun ke-4) dengan masa konsesi 20 tahun. Skema pengembalian investasi berasal dari pembayaran ketersediaan layanan AP. Proyek ini juga direncanakan akan mendapatkan penjaminan pemerintah (Government Guarantee).
Dalam acara ini BKPM telah mengundang kurang lebih 150 peserta yang meliputi investor yang bergerak di bidang perusahaan kereta api, operator kereta api, perusahaan pengguna kereta api, lembaga keuangan, pembiayaan, industri pendukung, kontraktor dan konsultan terkait. Beberapa perusahaan yang hadir dan tertarik antara lain PT Kereta Api Indonesia, PT Kereta Api Borneo, PT INKA, PT Kereta Lintas Indonesia, Shanghai Liangxin Electrical Co. Ltd, Shimizu Corporation, Sumitomo Corporation, Dohwa Engineering Co. Ltd, Hyundai Engineering &Construction Co. Ltd, Itochu Corporation, PT Posco E & E Co. Ltd, Toyo Construction Co. Ltd, PT Krakatau Steel, PT Adhi Karya, PT Thales Indonesia, EGIS Rail, Malaysian Railways, China Railway, PT Kereta Api, PT Semen Tonasa, PT Semen Bosowa, PT Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Citi Group, BNP Paribas, Bank of China, PT Wijaya Karya, PT Pembangunan Perumahan, PT Hutama Karya, PT Nusantara Infrastructure, Tripatra Engineers and Constructors, Jaya Obayashi, PT Conch Semen Indonesia, China
Communication Construction, PT Taisei Corporation, LEN Industri, ASEAN Insurance Council, AIA Financial, Deloitte,E&Y, KPMG, PwC, HPP Law Firm, Thomson Reuters, Indonesian National Shipowners Associationdan perwakilan negara sahabat lainnya.
Dalam rangka mendukung sasaran pembangunan yang dicanangkan dalam RPJMN melalui pemenuhan target pembangunan jalur kereta api sepanjang 3.258 km pada tahun 2019. Kementerian Perhubungan bermaksud melakukan percepatan pembangunan melalui pembangunan jalur Kereta Api Makassar-Parepare yang merupakan bagian dari jalur Kereta Api Trans Sulawesi Tahap I. Kota Makassar sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan memiliki posisi dan peran yang sangat penting untuk Pulau Sulawesi dan Bagian Timur Indonesia, sementara itu Kota Parepare adalah kota terbesar kedua yang mendukung fungsi dari ibu kota Provinsi. Sehingga Pembangunan jalur kereta api antara kedua kota ini diharapkan akan meningkatkan peran tersebut secara signifikan melalui peningkatan arus lalu lintas barang dan penumpang.
Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Tamba Parulian Hutapea dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan Market Sounding merupakan kegiatan BKPM untuk menawarkan proyek yang masuk dalam skema KPBU.
“Kegiatan yang dilaksanakan hari ini bertujuan tidak saja untuk memberikan informasi kepada calon investor tentang keberadaan proyek-proyek infrastruktur yang ditawarkan kepada swasta, tetapi juga sekaligus mendapatkan masukan (feedback) dari calon investor terhadap model investasi yang ditawarkan untuk selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan. Studi Kelayakan yang sedang disusun,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (20/3/2018). \
Tamba menambahkan bahwa kegiatan Market Sounding ini dilaksanakan dengan format acara terdiri dari 2 (dua) sesi utama, yaitu sesi Presentasi Proyek dan sesi Konsultasi Proyek. “Setelah mendapatkan informasi secara umum,pada sesi presentasi proyek peserta yang tertarik dapat melakukan diskusi lebih teknis dengan perwakilan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan selaku Penanggung Jawab Proyek didampingi oleh perwakilan Kantor Bersama KPBU pada sesi Konsultasi Proyek”ungkapnya.
Dirjen Perkeretaapian, Zulfikri dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada BKPM untuk dukungannya dalam acara Market Sounding ini sebagai forum komunikasi dalam rangka penjajakan minat pasar Proyek KPBU Perkeretaapian Makassar – Parepare di Provinsi Sulawesi Selatan. Zulfikri menjelaskan lebih lanjut, sasaran dari program investasi dan pendanaan infrastruktur perkeretaapian sampai tahun 2030 mencapai Rp.605 triliun dengan rasio pendanaan melalui investasi Pemerintah (30%) dan Swasta (70%).
Menyadari keterbatasan investasi pemerintah tersebut, maka pemerintah telah membuka seluas-luasnya keikutsertaan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur melalui skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), khususnya untuk infrastruktur yang layak secara komersial.
Selain Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan, juga hadir Deputi Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas, Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Keuangan, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Kementerian Perhubungan dan Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia yang mewakili Kantor Bersama KPBU dan menyampaikan informasi terkait dengan skema KPBU, dukungan dan penjaminan pemerintah, serta ketersediaan layanan terhadap proyek KPBU.
