Suara.com - Pemerintah Indonesia tawarkan investasi beberapa proyek infrastruktur strategis ke India. Beberapa proyek tersebut antara lain Bandar Udara Silangit. “Bandaranya macam-macam tadi, mulai dari silangit kita offer ke mereka. Labuhan Bajo juga,” ujar Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan di Forum Infrastruktur India-Indonesia di Jakarta, Senin (19/3/2018).
Saat ini menurut Menko Luhut, pemerintah tidak memfokuskan penawaran investasi hanya kepada satu negara saja. “Jadi jangan dipikir China-China aja. Nggak ada itu, mana aja yang mau masuk, semua bagus itu,” tambahnya kepada media. Dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi India dan Cina, tambah dia, seharusnya kerja sama kedua negara dapat lebih diperluas.
Dalam forum yang digagas oleh kedutaan India itu, lebih detil Menko menyebut bahwa Bandara Silangit ditawarkan dalam rangka untuk merealisasikan target pemerintah untuk menjadikan Sumatera Utara menjadi hub (pusat) wisata dan bisnis di kawasan Asean. Namun demikian, India tidak hanya menjadi satu-satunya negara yang ditawari pemerintah untuk berinvestasi ke Bandara Silangit. “Itu bisa kapan saja kita sudah siap ya,”ujarnya dengan nada serius.
Selain Bandara Silangit, Menko mengaku juga telah menawarkan Bandara Batam, Bangka Belitung dan Yogjakarta untuk dijadikan rute penerbangan langsung dari India.
Tak hanya investasi terkait bandara udara, pemerintah juga menawarkan potensi kerjasama di bidang industri farmasi, serta pembangkit listrik. Menurut Menko Luhut, salah satu proyek yang potensial adalah PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air). "Tentang pembangkit listrik yang di singgung di Paparan yang mereka punya ini harganya bisa 20 hingga 30% lebih murah. Nah sekarang kita pengin lihat bagaimana itu, kalau memang betul ya kenapa tidak," tambah dia.
Diantara penawaran itu, hal utama yang ingin diketahui oleh investor India tersebut adalah regulasi terkait pajak. "Tentang regulasi tadi sudah tidak ada masalah, kita sudah menjelaskan dan mereka sudah happy . Kita sedang merumuskan tax allowance dan tax holiday'" beber Menko Luhut. Tax holiday, lanjutnya dapat segera diberikan kepada pengusaha yang memenuhi persyaratan.
Nilai investasi India di Indonesia pada kwartal ke-4 tahun 2017 adalah USD 15,7 juta yang terdiri dari 243 proyek. Melalui forum infrastruktur India-Indonesia ini, kedua negara bersepakat untuk meningkatkan kerjasama khususnya di bidang infrastruktur. Tak kurang dari 20 puluhan perusahaan elit dari India didatangkan oleh pemerintahnya agar bisa melakukan pertemuan antar pengusaha dengan pengusaha asal Indonesia. Selain Menko Luhut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga hadir dalam pertemuan itu.
Impor Garam Wewenang Kemenperin
Terpisah, Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan menjelaskan kepada media bahwa kewenangan rekomendasi untuk impor garam ada di Kementerian Perindustrian. “Yang paling ngerti garam industri dibutuhkan itu adalah menteri perindustrian, satu. Yang kedua, kita tidak pernah kekurangan garam makan,” urainya.
Tetapi, lanjut dia, impor garam industri ini akan dikontrol secara ketat oleh pemerintah hingga tahun 2021. “Setelah itu mestinya kita tidak ada lagi garam impor karena sekarang kita sedang melakukan pembangunan industri untuk memproduksi garam industri,” jelas Menko Luhut. Salah satunya adalah yang sedang dilakukan di Nusa Tenggara Timur. Untuk menjaga agar impor garam dapat dilakukan sesuai kebutuhan, lanjutnya, Menteri perindustrian mengontrol impor garam berdasarkan data kebutuhan. “Nah kalau kamu (pengusaha) bohong, maka tahun depan kau akan kena penalty. Nah itu kan simpel aja,” kata Menko Luhut.
Hal ini diungkapkannya untuk menjelaskan polemik tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang tata cara pengendalian impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri.