“Untuk itu, selain menguatkan kerja sama di Samudera Pasifik, ASEAN-Australia harus dapat berkontribusi di kawasan Samudera Hindia,” kata dia.
Menurut Jokowi, kerja sama yang selama ini telah dilakukan di kawasan Asia Pasifik, juga harus dilakukan di Samudera Hindia. Dalam kesempatan tersebut, setidaknya terdapat tiga poin penting usulan kerja sama yang disampaikan Presiden Jokowi di depan para pemimpin negara ASEAN dan Australia yang hadir dalam sesi tersebut.
“Pertama, ASEAN-Australia harus berkontribusi dalam menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Samudera Hindia,” ujar dia.
Jokowibmenegaskan, kerja sama ekonomi dengan negara-negara di lingkar Samudera Hindia menjadi keharusan untuk mewujudkan poros ekonomi baru.
Poin penting kedua menurut Presiden adalah ancaman keamanan lintas batas di lingkar Samudera Hindia seperti perompakan, _Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing, penyelundupan manusia, perdagangan narkoba, serta ancaman radikalisme dan terorisme menjadi tantangan nyata yang harus diatasi ASEAN-Australia.
“ASEAN-Australia perlu membangun mekanisme yang efektif termasuk dengan negara-negara di Samudera Hindia seperti di bidang keamanan dan keselamatan maritim, Search and Rescue (SAR), dan Perlindungan sumber daya laut,” kata Jokowi.
Lebih lanjut, sebagai poin ketiga, Kepala Negara juga mengemukakan pentingnya kerja sama ASEAN-Australia dalam memperkuat sentralitas ASEAN, termasuk dalam membangun arsitektur di kawasan.
Baca Juga: Jokowi Hadiri Sidang Pleno KTT Istimewa ASEAN-Australia
“Sentralitas ASEAN tidak pernah memunculkan ancaman bagi siapapun, sentralitas ASEAN justru akan menyuburkan habit of dialogue dan kerjasama,” jelas dia.
Di akhir sambutannya Jokowi berharap, kerja sama di kawasan Samudera Hindia ini nantinya dapat terintegrasi dengan kawasan Pasifik sehingga dapat terbentuk ke dalam sebuah arsitektur kawasan Indo-Pasifik.
“Arsitektur kawasan yang terbuka, inklusif, transparan, serta menjunjung tinggi hukum internasional,” kata dia.
Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi antara lain Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekreteris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Kepala BKPM Thomas Lembong.
Baca Juga: Kriteria Cawapres, Gus Sholah: Jokowi Harus Gandeng Tokoh Islam