Infografis
Suara.com - Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama menyatakan kesiapan membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mengusut penyerangan terhadap ulama. Hal ini agar pemerintah bisa fokus melakukan pembenahan di bidang ekonomi.
"Penyerangan terhadap ulama mengganggu konsentrasi pemerintah yang sedang membangun ekonomi. Karena berjalan sistematis. Makanya kami siap membantu," ujar Ketua Umum GNPF Ulama, Yusuf Muhammad Martak, Rabu (14/3/2018).
GNPF menawarkan personel Laskar Islam khususnya Laskar Pembela Islam yang berada di bawah naungan Front Pembela Islam (FPI) untuk turut membantu kepolisian. Mereka siap diperbantukan jika pihak kepolisian membutuhkan.
"Laskar Islam siap membantu menuntaskan kasus penyerangan ulama jika dibutuhkan. Tidak ada masalah," katanya.
Ditambahkannya, dalam tahun politik 2018-2019 perlu diciptakan suasana yang tenang agar masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya dengan baik.
"Kita semua membutuhkan situasi yang kondusif, tidak gaduh agar pemerintah bisa berjalan sesuai programnya," ujarnya.
Di samping menawarkan personel laskar Islam, GNPF Ulama juga akan menempuh langkah lain untuk membantu pemerintah dalam menegakkan keadilan. Langkah yang ditempuh yakni dengan menyuarakan aspirasi.
"Misalnya dengan mengimbau kepada pemerintah, kepada aparat agar menganggap masalah ini bukan masalah main-main," ucapnya.
Menurut Yusuf, kasus penyerangan terhadap ulama memang benar terjadi dan bukan berita palsu atau hoaks. GNPF Ulama memonitor kasus tersebut.
"Sepanjang evaluasi kami, kasus ini juga cenderung terorganisasi dan sistematis seperti pernyataan Din Syamsuddin, Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban," sambungnya.
