Infografis
Pemerintah memahami bahwa ketika semua dampak kenaikan harga minyak dunia dikonversikan ke kenaikan harga BBM dan listrik domestik, hal ini berpotensi meningkatkan inflasi yang dapat berakibat pada pelemahan konsumsi, kenaikan suku bunga, dan pelemahan nilai tukar, yang pada akhirnya akan memperlemah investasi dan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan angka kemiskinan.
Oleh karena itu, Pemerintah menetapkan kombinasi kebijakan yang tepat antara beban yang ditanggung Pemerintah melalui peningkatan belanja subsidi BBM dan listrik, beban yang ditanggung oleh BUMN (PT Pertamina dan PT PLN), dan beban yang akan ditanggung oleh masyarakat dalam bentuk pembelian BBM nonsubsidi.
Pemerintah akan terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan tren penurunan angka kemiskinan agar tidak terganggu oleh kenaikan harga minyak dunia.
Sementara itu, komitmen belanja APBN tercermin pada realisasi belanja Februari 2018. Sampai dengan akhir Februari 2018, realisasi Belanja Pemerintah Pusat tumbuh 24,1 persen atau mencapai Rp127,6 triliun (8,8 persen dari APBN 2018), yang terdiri atas Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp55,2 triliun (6,5 persen dari pagu APBN 2018) dan Belanja Non K/L sebesar Rp72,4 triliun (11,9 persen dari pagu APBN 2018). Realisasi ini lebih tinggi dari realisasi pada periode yang sama tahun 2017, baik secara persentase maupun nominal.
Baca Juga: Penerimaan Pajak Nasional per Februari 2018 Capai Rp153,4 triliun
Belanja Bantuan Sosial juga meningkat siginifikan hingga mencapai 18 persen dari pagunya, disebabkan percepatan penyaluran Program Keluarga Harapan dan pencairan Penerima Bantuan Iuran 3 bulan di muka. Pekerjaan fisik untuk pembangunan infrastruktur yang terkait belanja modal juga terus dipacu.
Hingga Februari 2018, sekitar Rp61 triliun belanja modal telah dikontrakkan, dari pagu sebesar Rp203,9 triliun. Disamping itu, untuk realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan akhir Februari 2018 telah mencapai Rp121,5 triliun atau setara dengan 15,9 persen dari alokasi TKDD dalam APBN.
Pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan belanja yang sifatnya produktif dan merupakan investasi bagi generasi masa depan. Belanja produktif seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial itu tidak dapat ditunda pelaksanaannya untuk menghindari kerugian dan biaya recovery yang lebih besar lagi yang harus ditanggung generasi mendatang.
Untuk mendukung belanja produktif tersebut, hingga akhir bulan Februari 2018 Pemerintah telah berhasil menutup defisit yang diamanatkan melalui pembiayaan utang sebesar Rp56,5 triliun yang berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp48,20 triliun dan pengadaaan Pinjaman neto sebesar Rp8,33 triliun.
Pembiayaan utang tersebut berhasil diperoleh dengan biaya yang semakin rendah, seiring dengan membaiknya fundamental perekonomian dan peringkat kredit Indonesia yang baru saja juga mendapat kenaikan oleh lembaga Rating and Investment Information, Inc. (R&I). Hal ini juga membawa dampak langsung pada meningkatnya minat dan kepercayaan investor terhadap instrumen keuangan Indonesia.
Baca Juga: April 2018, Ditjen Pajak Tak Layani SPT Manual, Harus e-Filing
