Infografis
Suara.com - PT Pertamina (Persero) menduga informasi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) berbau kepentingan terkait isu yang bersifat politik menjelang Pilkada.
"Tidak ada kelangkaan BBM," kata Direktur Pemasaran Korporat dan Ritel Muchamad Iskandar di Jakarta, Senin (12/3/2018).
Ketika dikonfirmasi lebih lanjut mengenai informasi kelangkaan di Riau dan Lampung, ia menjawab bahwa di Riau sedang ada kejadian politik.
"Oh Riau kan politik, kan mau Pilkada," jawab M. Iskandar.
Sebelumnya, senada dengan Pertamina, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menegaskan bahwa tidak ada kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di beberapa daerah Nusantara seperti informasi yang beredar di media massa.
"Tidak benar ada kelangkaan BBM, yang benar adalah kelangkaan premium, memang benar adanya kalau premium," kata Anggota Komite BPH Migas Ibnu Fajar.
Ibnu menjelaskan bahwa kelangkaan premium terjadi karena banyak faktor, pertama pada beberapa daerah di luar Jamali (Jawa, Madura dan Bali) masyarakat sudah banyak yang bermigrasi ke pertalite dan Pertamax, sehingga banyak SPBU yang mengurangi jatah premiumnya.
Kedua, faktor teknis, di mana mobil milik masyarakat yang rata-rata tahun 2.000-an ke atas sudah menggunakan bahan bakar dengan oktan di atas 90, sehingga premium dengan oktan 88 jarang dipakai.
"Bagi yang tahu mobil, kualitas mesin yang dipaksa oktan di bawah standard memang tidak akan maksimal, bahkan bisa menurunkan kualitas mesin," kata Ibnu.
Faktor selanjutnya adalah, banyak SPBU yang memilih menjual pertalite dan pertamax karena marjin keuntungan lebih besar. Marjin menjual premium per liter hanya Rp280, sedangkan pertalite bisa Rp400, sehingga alasan ini yang dipakai pengusaha untuk mengurangi premium.
