Saat ini terbukti bahwa pemberlakuan 100% GTO yang dikatakan oleh PT Jasa Marga akan mempercepat waktu transaksi di pintu tol dan mengurangi kemacetan di jalan tol, semuanya tidak terbukti. Faktanya kebijakan 100% GTO hanya menguntungkan korporasi perbankan dan melahirkan puluhan ribu pengangguran baru.
Said Iqbal menegaskan bahwa KSPI akan melakukan pembelaan maksimal terhadap Mirah Sumirat yang selain sebagai Presiden SK JLJ juga sebagai Presiden ASPEK Indonesia dan Wakil Ketua dari unsur serikat pekerja (mewakili KSPI) di Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional.
Said Iqbal juga menduga bahwa Direksi PT Jasa Marga dan Direksi PT JLJ sedang melakukan politik balas dendam kepada Mirah Sumirat karena berbagai sikap kritis Mirah Sumirat terhadap pengelolaan perusahaan di PT Jasa Marga dan PT JLJ. Diduga kuat ada campur tangan Direksi PT Jasa Marga yang menekan Direksi PT JLJ untuk memberikan sanksi kepada Mirah Sumirat. Direksi PT JLJ saat ini telah memberikan sanksi peringatan tertulis kepada Mirah Sumirat yang mengarah pada pemutusan hubungan kerja (PHK).
PT Jasa Marga selaku BUMN seharusnya memberikan contoh yang baik terhadap hak kebebasan berserikat dan berkumpul serta hak mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh perundang-undangan yang berlaku.
"KSPI dengan tegas menolak sanksi peringatan yang telah diberikan oleh PT JLJ terhadap Mirah Sumirat dan meminta PT JLJ untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal kebebasan berserikat," tutupnya.
KSPI meminta Direksi PT JLJ untuk mencabut sanksi Surat Peringatan dan menghentikan segala bentuk intimidasi terhadap Mirah Sumirat. Jika tindakan union busting dan intimidasi terhadap Mirah Sumirat masih terjadi, KSPI berjanji akan melakukan unjuk rasa di beberapa ruas pintu tol yang ada di Jabodetabek.