Infografis
Suara.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berhasil memecahkan dua rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) sekaligus, Kamis (8/3/2018) malam di Hotel Sultan, Jakarta. Dua rekor tersebut adalah rekor pembangunan infrastruktur desa terbanyak dalam kurun waktu 3 tahun dan rekor penandatanganan perjanjian kerja sama antara kementerian dengan pemerintah kabupaten dan pihak swasta terbanyak secara serempak.
"Kami dari MURI mencatatkan dua buah rekor yang dipecahkan tersebut dengn nomor rekor 8.355 dan 8.356," kata perwakilan MURI Oesman Susilo saat menyampaikan hasil catatan rekor MURI tersebut di di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (8/3/2018) malam.
Rekor MURI dengan pembangunan infrastruktur terbanyak dalam kurun waktu 3 tahun tersebut adalah pembangunan yang dilaksanakan melalui anggaran dana desa sekitar Rp127 triliun. Pembangunan infrastruktur yang tersebar di seluruh desa di Indonesia itu mencakup jalan desa sepanjang 123.145 meter, jembatan sepanjang 791.258 meter, 38.217.065 meter drainase, 6.223 unit pasar desa, 65.918 unit penahan tanah, 2.882 unit tambatan perahu, 37.496 unit prasarana air bersih, 108.486 unit prasarana MCK, 30.212 unit sumur, 1.927 embung, 28.091 irigasi desa, 18.072 unit PAUD, 5.314 unit Polindes, 11.414 unit Posyandu dan 3.004 unit sarana olahraga desa.
Sedangkan rekor lainnya adalah penandatanganan perjanjian kerja sama antara kementerian dengan pemerintah kabupaten dan pihak swasta. Dalam hal ini, Kemendes PDTT melakukan penandatangan kesepahaman bersama pola kemitraan program prukades antara Kemendes PDTT, Bupati dan perusahaan terkait tentang pengembangan dan pengelolaan Prukades yang melibatkan lebih dari 102 kabupaten dan lebih dari 68 perusahaan dengan jumlah kerjasamanya sebanyak lebih dari 200 nota kesepahaman bersama.
Mendes PDTT Eko Sandjojo usai menerima penghargaan dari MURI menyampaikan terima kasihnya kepada MURI yang telah memberikan rekor dalam beberapa hal pencapaian dana desa dan tanda tangan terbanyak dalam sejarah indonesia.
"Mudah-mudahan ini bisa lebih menyemangati lagi para kepala daerah, kepala desa dan masyarakat desa untuk bisa lebih membangun desanya masing," katanya.
Mendes Eko menyampaikan bahwa dalam penandatangan nota kesepahaman yang memecahkan rekor MURI tersebut akan membawa nilai investasi ke desa yang diperkirakan mencapai sekitar 47 triliun. Bukan itu saja, semua yang ditandatangani tersebut diperkirakan akan dapat menyerap tenaga kerja bisa sampai 10 juta jiwa tenaga kerja.
Mendes meminta kepada kepala daerah untuk turut serta mengawal program prukades di daerahnya masing-masing bisa berjalan dengan lancar. Sehingga, dengan model prukades ini masyarakat akan memiliki pendapatan yang terus meningkat dan makmur.
"Diharapkan dengan model ini kita bisa memberikan lapangan pekerjaan di desa, bisa mengurangi kemiskinan lebih cepat lagi. Yang paling penting bisa menarik kembali orang-orang miskin yang ada dikota untuk kembali ke desanya masing-masing," katanya.
Pada kesempatran ini Mendes PDTT menjelaskan, di antara bukti nyata keberhasilan Prukades ialah di Pandeglang, Banten. Bantuan hingga Rp60 miliar, meliputi bantuan bibit, traktor, hingga pascapanen untuk Prukades di Pandeglang telah berhasil menurunkan desa tertinggal dari awalnya 174 desa menjadi 54 desa saja.
Dia menegaskan, manfaat Prukades ialah untuk menyatukan skala ekonomi di wilayah yang perekonomiannya rendah. Dia mencontohkan antara lain di kawasan Melolo, Waingapu, Sumba Timur. Di daerah yang tergolong sangat ekstrem ini akan dibangun perkebunan gula. Diperkirakan pada 2019 nanti perkebunan di kawasan ini akan bisa memproduksi 200.000 ton gula. "Manfaat dari kerja sama ini memberikan income kepada desa. Adanya investasi yang masuk juga akan membuka lapangan kerja," paparnya.
Eko menerangkan, tujuan utama dari kerja sama ini lebih berupa upaya peningkatan ekonomi desa. Dampak keberlanjutannya, ekonomi yang kuat akan menciptakan ketahanan pangan, meningkatkan pariwisata, dan pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes).
Pemerintah, ungkap Eko, akan memberikan insentif bagi dunia usaha yang tertarik bekerja sama. Untuk itu, pemerintah kabupaten yang serius mengikuti program Prukades akan diberi insentif berupa bibit, pupuk, jembatan, traktor, dan kebutuhan lain bagi masyarakat desa setempat.
Pemberian sejumlah insentif seperti bibit, pupuk, traktor, dan infrastruktur tersebut bertujuan agar mereka mau fokus mengelola satu komoditas tertentu dan memiliki skala ekonomi yang besar. Dengan skala ekonomi yang besar, desa juga sudah tidak kesulitan lagi dengan sarana pascapanen. "Program inilah yang nantinya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pertumbuhan ekonomi di desa," katanya.
Lebih lanjut Eko menjelaskan bahwa tujuan pengembangan Prukades yakni meningkatkan pemasaran produk unggulan desa, meningkatkan produktivitas BUMDes, meningkatkan produktivitas komoditas pertanian, meningkatkan produktivitas lahan perdesaan. "Manfaat yang diharapkan dari model Prukades ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan PDRB kabupaten, dan meningkatkan pendapatan perusahaan mitra," katanya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendes Anwar Sanusi menambahkan, 102 kabupaten ini berasal dari 27 provinsi. Dari total triliunan rupiah dari kerja sama ini akan menciptakan pendapatan warga sekitar Rp29 triliun, sementara pendapatan rumah tangga di desa juga akan meningkat dari Rp2,8 juta menjadi Rp7 juta.
Anwar menyampaikan, komoditas unggulan di Prukades ini berupa produk hortikultura seperti alpukat, jambu mete, jeruk, stroberi, vanili, lada, rumput laut, cengkih, kakao dan bidang peternakan. "Jika berbicara pangan mau tidak mau melihat sektor pertanian dan ini relevan sekali dengan (tugas) Kemendes karena desa kita 82,77% (basisnya) pertanian. Ini akan memperkuat ketahanan pangan kita," katanya.
Anwar mengatakan, 102 kabupaten ini dipilih karena sudah ada political will yang kuat untuk membangun desanya. Dia mengatakan, jika para bupati sudah memiliki kuat komitmen maka dinas terkait akan mudah mengimplementasikan kerja sama dengan dunia usaha.
Selain dari komitmen politik, kata Anwar, para bupati juga akan diminta menentukan tiga bidang produk unggulan desa di wilayah mereka. Daerah yang paling berinisiatif akan langsung difasilitasi antara data dan informasi yang mereka siapkan dan dikoneksikan dengan swasta. Data ini merupakan faktor penunjang prospektif usahanya dan insentif daerah yang diberikan kepada pengusaha.
Anwar menuturkan, tindak lanjut dari nota kesepahaman ini akan diturunkan dalam perjanjian kerja bersama yang lebih konkret dan untuk itu dibentuk tim pengawas. "Kementerian akan mengawal dalam bentuk melibatkan tak hanya personel Kementerian, tetapi juga dari perguruan tinggi dan tenaga umum yang akan didik menjadi tenaga sociopreneur," jaminnya.
Lalu sejauh mana Prukades akan bisa menciptakan ketahanan pangan? Menurut Anwar, salah satu problematika pengembangan produk unggulan desa adalah ketidakfokusan memilih komoditas atau bidang unggulan. Masalah ini kemudian menimbulkan daya saing yang rendah. Karena itu, dengan klusterisasi akan bisa dikelompokkan areal pengembangan desa yang sesuai dengan komoditas unggulannya.
