Infografis
Suara.com - Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori, mengkritik pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo dalam mengelola pertanian nasional. Menurutnya nasib petani begitu memprihatinkan.
"Banyak lahan menganggur di daerah saya, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Perhatian pemerintah kepada petani semakin rendah," kata Defiyan saat dihubungi Suara.com, Rabu (7/3/2018).
Kondisi ini diperparah dimana pemerintah Daerah seperti bupati dan walikota, sebagian besar tak punya kemampuan untuk membuat skala prioritas dalam perencanaan pembangunan. Sementara para petani, pekebun, peternak memiliki semangat untuk terus bertahan (survive).
Namun, ketidakhadiran negara dalam membangun fundamental ekonomi masyarakat dikhawatirkan akan semakin banyak alih fungsi lahan dan alih profesi masyarakat di desa. Padahal mayoritas masyarakat pedesaan di Indonesia selama ini hidup dari sektor pertanian, perkebunan dan peternakan serta perikanan dan kelautan.
"Oleh sebab itulah, pengembangan entitas ekonomi Koperasi mutlak dijalankan secara sungguh-sungguh oleh Pemerintah," ujarnya.
Disisi yang lain, kelompok usia petani,peternak,pekebun dan nelayan juga sudah memasuki usia yang tidak lagi produktif atau sudah uzur. Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2013, kelompok petani yang berusia 45 tahun ke atas (saat ini Tahun 2018, berarti usia petani ini sudah mencapai 50 Tahun lebih) terdapat sebesar 62 persen dari total jumlah petani. Sedangkan usia petani dalam kelompok produktif, yaitu kurang dari 35 Tahun hanya terdapat sebesar 12 persen, sisanya 26 persen adalah petani dengan usia antara 35-45 Tahun.
Dengan komposisi usia petani seperti ini, maka wajar kalau produktifitas sektor pertanian semakin menurun, sementara Badan Usaha Logistik (Bulog) akan kesulitan dalam membeli beras petani yang jumlah produksinya semakin tidak optimal. Kesulitan Bulog yang lain adalah, status badan hukum.Bulog yang membuat posisi lembaga ini sangat dilematis terhadap harga tukar beras petani.
"Sebab sebagai penyangga Bulog harus menjual di bawah harga pasar sebagai bentuk intervensi dalam operasi pasar jika terjadi gejolak harga akibat kesenjangan sisi permintaan dan penawaran," tutupnya.
