Infografis
Suara.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sudah memberikan penugasan secara resmi kepada PT Pertamina (Persero) untuk mengelola 8 blok terminasi. Keputusan tersebut secara langsung sudah ditanda tangani oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron mendukung keputusan pemerintah tersebut. Sebab negara harus memberikan kesempatan lebih luas kepada Pertamina.
“Kalau 8 blok ini dikelola Pertamina bisa lebih untung, kenapa tidak? Kami berharap, pemerintah bisa objektif dalam memberikan kesempatan itu kepada Pertamina,” kata Herman dalam diskusi di Jakarta, Senin (26/2/2018).
Pertamina pun sudah menyatakan kesiapannya kepada DPR untuk mengelola ke 8 blok terminasi ini. Kesiapan tersebut diutarakan melalui surat kepada DPR beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Diam-diam Pertamina Naikkan Harga BBM Khusus Rp300 Per Liter
“Di komisi VII sudah tanya apa Pertamina mampu? Jawabannya mampu dan 8 blok sudah di hitung dan akan diambil alih Pertamina Hulu Energi (PHE). Suratnya sudah di Komisi VII, Jadi nanti yang jadi beban catatan development ini jangan dibebankan pada blok yang definitif," ujarnya.
Herman berharap pemerintah tidak perlu ragu dengan kemampuan Pertamina dalam mengelola blok migas. Pasalnya, anak-anak bangsa sejatinya mampu melakukan yang terbaik.
Pertamina terbukti mampu mengelola blok-blok migas dan meningkatkan produksi. Selain itu secara teknologi Pertamina juga sudah mumpuni bahkan sudah mulai melakukan ekspansi ke luar negeri.
Saat ini pemerintah hanya tinggal menunggu Pertamina untuk mengajukan proposal Term and Condition (T&C) kepada pemerintah. Selama menunggu T&C dari Pertamina hingga penadatanganan, KKKS existing masih mengelola blok yang habis kontrak.
Baca Juga: Tanpa Penyesuaian Harga BBM, Beban Biaya Pertamina Makin Naik
