Minim Sinergi Antar Kementerian, Program Tol Laut Tidak Efektif

Adhitya Himawan Suara.Com
Kamis, 22 Februari 2018 | 10:50 WIB
Minim Sinergi Antar Kementerian, Program Tol Laut Tidak Efektif
Kapal Tol Laut Logistik Natuna di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (25/10).
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Direktur Maritim Research Institute (MARIN Nusantara) Makbul Muhammad mengatakan program Tol Laut yang dicanangkan Presiden Joko Widodo sebetulnya bagus secara konsep. Sayangnya ketiadaan sinergi antar kementerian serta antara pemerintah pusat dengan daerah membuat program Tol Laut kurang efektif.

"Sebagai contoh, kapal Tol Laut yang membawa muatan barang dari Pulau Jawa menuju Pulau Papua, banyak yang ketika balik tidak membawa muatan alias kosong," kata Makbul saat dihubungi Suara.com, Kamis (22/2/2018).

Padahal banyak sekali komoditas di Papua yang seharusnya bisa menjadi muatan balik menuju Papua. Mulai dari kopi, kakao, kelapas sawit, dan lain sebagainya. "Sayangnya tidak ada inisiatif dari Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah setempat," ujarnya.

Makbul menegaskan riset Marin Nusantara terhadap evaluasi pelaksanaan program Tol Laut dilakukan di dua daerah. Untuk, Papua riset ini dilaksanakan di Manokwari, Wasior, Nabire, Serui, Biak. Adapun di Nusa Tenggara Timur, riset dilaksanakan di Maumere, Larantuka, Lewoleba, Rote, Sabu dan Waingapu.

Begitu pula banyak ditemui terjadi penyimpangan yang dilakukan oknum-oknum pengusaha ekspedisi yang membuat harga komoditas bahan pokok yang seharusnya bisa turun 30 persen, menjadi cuma turun 10 persen. Misalkan beras yang diangkut dengan kapal Tol Laut, setiba di daerah tujuan kemudian dioplos dengan beras yang diangkut dengan kapal ekspedisi swasta yang biaya angkutnya jauh lebih mahal.

"Masalah seperti ini seharusnya menjadi domain Kementerian Perdagangan. Kementerian Perhubungan kan hanya mengurus pengangkutan barang tersebut saat masuk ke pelabuhan pemberangkatan hingga masuk ke pelabuhan tujuan. Begitu turun dari pelabuhan tujuan, itu menjadi tanggung jawab Kemendag mengawasi peredarannya di pasar," jelasnya.

Oleh sebab itulah Marin Institute mendesak pemerintah segera mengevaluasi program Tol Laut dengan memperkuat sinergi antar Kementerian dan Pemerintah Daerah. Jika hanya mengandalkan Kemenhub, Marin meyakini efektivitas program Tol Laut untuk mengatasi disparitas harga kebutuhan pokok yang besar antara Jawa dengan luar Jawa, terutama Indonesia Timur akan mengalami kegagalan.

Sebagaimana diketahui, Tol Laut merupakan konsep pengangkutan logistik kelautan yang dicetuskan oleh Presiden Jokowi. Program ini bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di nusantara. Dengan adanya hubungan antara pelabuhan-pelabuhan laut ini, maka dapat diciptakan kelancaran distribusi barang hingga ke pelosok. Selain hal itu, pemerataan harga Logistik setiap barang di seluruh wilayah Indonesia diharapkan bisa terwujud.

Target dari program Tol Laut diantaranya penyediaan 306 lokasi pelabuhan laut di 306 lokasi hingga 2019 dan 103 unit kapal perintis laut.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI