Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, mengkritik rencana pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk membangun infrastruktur menggunakan dana pensiun bisa berbahaya. Bahkan rencana ini bisa mengakibatkan dana pensiun itu lenyap.
"Rencana pemerintahan Joko Widodo yang ingin meniru China bisa bisa sebabkan duit dana pensiun amblas nantinya," kata Arief saat dihubungi oleh Suara.com, Kamis (15/2/2018).
Menurutnya, kondisi perekonomian dan infrastruktur akan sangat saling bergantung. Agar perekonomian bisa berjalan maka dibutuhkan infrastruktur untuk mendukungnya. Sayangnya, pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan pemerintah seharusnya bisa memberikan dampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen.
"Harusnya dengan alokasi dana subsidi BBM yang dialihkan ke pembangunan infrastruktur, energi dan pertanian, kita juga tidak impor BBM dan beras," ujarnya.
Tantangan kondisi perekonomian Indonesia juga merupakan sistem yang sangat kompleks dan menjadi lebih kompleks karena tidak bisa dilepaskan dengan kondisi dunia internasional. Khususnya pasar keuangan dan komoditas international.
Kondisi inilah yang menurut Arief, tidak dipahami tim ekonomi Presiden Jokowi. Seharusnya pemerintah tidak terus menumpuk hutang. Saat ini sistem ekonomi nasional telah menjadi sangat bergantung pada dukungan infrastruktur.
Persoalannya, belum tentu setelah infrastruktur dibangun ada investor yang mau melakukan inventasi di sektor industri.
"Mikir mikir, jangan sampai dana pensiun nanti ludes kayak di Don't Cry For Me Argentina," tutup Arief.
Sebagaimana diketahui, pemerintah melirik dana pensiun untuk membiayai proyek infrastruktur karena sumber dana dari pajak dan utang terbatas. Rencana ini diungkapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Bodjonegoro pada pembukaan Seminar International Expanding Social Security Coverage in The Disruptive Economy Era di Nusadua, Bali, Selasa (6/2/2018).
Dia mengatakan Indonesia akan menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama pada tahun 2018. Pemerintah melirik dana pensiun untuk membiayai proyek infrastruktur karena sumber dana dari pajak dan utang terbatas.
