Infografis
Suara.com - PT Pertamina (Persero) dan Bangladesh Power Development Board (BPDP) pada Minggu (28/1/2018), menandatangani nota kesepahaman (MoU). Kerjasama ini terkait kolaborasi antara Pertamina dengan BPDP dalam proyek pembangunan proyek listrik terintegrasi di Bangladesh.
Penandatanganan MoU dilakukan oleh Ginanjar selaku VP Power New Renewable Energy Pertamina dengan Chairman of BPDP Khaled Mahmood. Penandatanganan kerjasama ini disaksikan oleh Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Republik Bangladesh Sheikh Hasina di Dhaka.
Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari MoU sebelumnya di sektor energi yang ditandatangani Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI dengan Ministry of Power, Energy and Mineral Resources of the People’s Bangladesh pada 15 September 2017 lalu.
Baca Juga: Kementerian BUMN Bentuk Tim untuk Alihkan Saham PGN ke Pertamina
Dalam MoU sebelumnya tersebut, Pertamina akan membangun dan mengembangkan proyek terintegrasi di Bangladesh yang terdiri dari Independent Power Producer (IPP) Combined Cycle Gas Turbine (CCGT) Power Plant dengan kapasitas 1400 MW.
"Proyek ini nantinya akan terhubung dengan fasilitas penerima LNG yang terdiri dari Floating Storage and Regasification Unit (FSRU), infrastruktur mooring dan off loading, serta jalur pipa gas baik subsea maupun onshore," kata Adiatma Sardjito, VP Communication PT Pertamina dalam keterangan tertulis, Senin (291//1/2018).
Dalam proyek ini, BPDB akan bertindak sebagai pembeli listrik yang dihasilkan oleh fasilitas terintegrasi tersebut. Adapun nilai investasi dari proyek ini diperkirakan sebesar 2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp26,3 triliun. Dimana proses penyelesaian konstruksi fasilitas ini akan membutuhkan waktu 3 (tiga) tahun setelah tahap financial closing dicapai.
"Rencananya konstruksi akan dimulai tahun 2019," pungkasnya.
