Infografis
Suara.com - Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu program andalan pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo - Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sepanjang tahun 2017, Presiden Jokowi sudah meresmikan sebanyak 9 jalan tol baru.
Antara lain:
1. Jalan Tol Akses Tanjung Priok;
2. Jalan Tol Mojokerto - Kertosono Seksi 2;
3. Jalan Tol Bawen - Salatiga;
4. Jalan Tol Palembang - Indralaya;
5. Jalan Tol Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi;
6. Jalan Tol Medan - Binjai;
7. Jalan Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu;
8. Jalan Tol Soreng - Pasir Koja;
9. Jalan Tol Surabaya - Mojokerto;
Tahun ini, pemerintah menargetkan meresmikan sejumlah ruas tol di megaproyek Jalan Tol Trans Sumatera di tahun ini. Jaringan jalan tol sepanjang 2.818 km ini terus digenjot konstruksi dan penyelesaian pengadaan tanahnya.
Baca Juga: PII: Percepatan Proyek Infrastruktur Tidak Masalah Asalkan.......
Menurut data Kementerian PUPR, daftar jalan tol yang ditargetkan beroperasi pada tahun 2018 antara lain :
1. Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar (Paket 1-4) sepanjang 126,8 km
2. Jalan Tol Medan-Binjai Seksi I sepanjang 6,3 km
3. Jalan Tol Palembang - Indralaya ( Seksi II) sepanjang 4,9 km
4. Jalan Tol Kayu Agung- Palembang - Betung ( Seksi I-III) sepanjang 111,6 km
Baca Juga: A2K4-Indonesia Kritik Banyaknya Kecelakaan Proyek Infrastruktur
5. Jalan Tol Pekanbaru- Dumai (Seksi I & 2) sepanjang 32,8 km.
Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Hermanto Dardak, menilai gencarnya pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Jokowi sangat wajar. Karena pemerintah periode saat ini betul-betul meletakkan program pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama.
"Kita bisa melihat pemerintah sekarang memang benar-benar memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Ini terlihat dari pengalokasian anggaran yang lebih besar daripada sebelumnya," kata Hermanto saat diwawancarai Suara.com, di Jakarta, Kamis (25/1/2018).
Dengan dana pembangunan infrastruktur yang lebih besar, target pembangunan yang lebih banyak, PII menegaskan kini Indonesia membutuhkan ahli konstruksi yang lebih banyak. Saat ini daya saing infrastruktur Indonesia masih ada di peringkat 60 dari 140 negara.
"Kita berharap daya saing infrastruktur kita bisa meningkat," ujarnya.
