Suara.com - Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menolak kebijakan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito mengimpor beras 500 ribu ton.
Dalam rapat dengar pendapat dengan Menteri Perdagangan di gedung DPR, hari ini, Rieke menjelaskan sikapnya. Dia menolak lantaran masih ada kesimpangsiuran data stok beras nasional.
Menurut data Kementerian Perdagangan, kata dia, stok beras menipis sehingga harus impor untuk menstabilkanya kembali.
“Tapi di satu sisi yang lain, Kementerian Pertanian menyatakan stok beras aman, tidak ada kekurangan stok beras, ini bagaimana? Jadi persoalan (impor beras) jangan ditarik pada siapa yang boleh impor, PPI atau Bulog. Harusnya betulkah kita tidak ada stok beras," kata Rieke.
Lebih kaget lagi, kata Rieke, di sejumlah daerah sebentar lagi akan panen. Data satelit menyebutkan pada Januari 2018 akan panen di 854.369 hektar lahan dengan produksi gabah kering giling sebanyak 4,2 juta ton.
Februari 2018 akan panen lagi di 1.638.391 hektar lahan dengan produksi gabah kering giling 8,55 juta ton. Maret 2018 panen di 2.252.962 hektar lahan dengan produksi gabah kering giling 11,8 juta ton.
April 2018 akan panen di lahan 1.664.187 hektar dan produksi gabah kering giling 8,38 juta ton.
“Jadi di sini yang harus dilihat, mana data yang benar. Kalau memang satelitnya yang nggak akurat ya diganti baru. Atau karena Bulog yang tidak bisa menyerap beras dipetani,” katanya.
