"Kondisi yang sangat kondusif seperti ini, dipastikan bakal rusak dengan masuknya beras impor. Oleh karena itu, kami khawatir dengan rencana impor beras tersebut," kata Soekirman.
Bupati Merangin Al Haris juga mengungkapkan hal yang sama. Menurut dia stok beras cukup aman, dan hasil panen sawah program Pajale di Merangin cukup berhasil.
Bupati Mempawah Ria Norsan juga mendukung sikap Apkasi agar sebelum kebijakan impor beras diambil benar-benar dilakukan kajian mendalam terlebih dahulu.
Sementara itu Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo berpendapat, sebagai negara agraris sangat disayangkan jika masih terus melakukan impor berbagai komoditi pertanian, terutama beras.
Baca Juga: Kemendag Telah Terbitkan Izin Impor Beras 500.000 Ton
Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, kebijakan impor beras tidak akan mengganggu harga jual petani di daerah. Impor beras itu dilakukan Bulog untuk memenuhi cadangan di atas 1 juta ton, kata Jusuf Kalla.
Wapres menambahkan dengan kebijakan impor beras tersebut, maka petani beras di daerah dapat terlindungi dari lonjakan harga beras.
"Jangan lupa, kalau harga naik maka petani juga mendapat masalah. Petani zaman sekarang ini justru membeli beras, dan tidak ada lagi seperti dulu yakni memiliki lumbung padi," jelasnya.
Sementara itu Menteri Pertanian Amran Sulaiman mencatat kebijakan impor beras sejak 2016 tidak dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kebijakan impor di awal 2018 bukan masalah besar.
"Kami ingin sampaikan beberapa capaian, capaian itu per hari ini adalah kita di 2016 - 2017 tidak ada impor beras medium," kata Amran. (Antara)
Baca Juga: Darmin Tegaskan Impor Beras Dilakukan Bulog, Bukan PT PPI