Infografis
Suara.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan kondisi ekspor komoditas perikanan Indonesia masih lebih baik dibandingkan dengan negara lain di tengah situasi perekonomian global yang menurun.
"Ekspor, walaupun turun, tetapi dibandingkan negara lain jauh lebih baik," kata Menteri Susi dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Kamis (11/1/2018).
Susi Pudjiastuti juga mengingatkan bahwa pada saat ini di kawasan perairan Indonesia, jumlah stok ikan naik sehingga tangkapan juga meningkat dan nilai tukar nelayan dan pembudidaya juga mengalami kenaikan yang berarti bahwa jumlah pendapatan yang mereka terima saat ini juga meningkat dibanding sebelumnya.
Semua hal itu, ujar dia, juga menunjang kepada kinerja sektor kelautan dan perikanan dalam rangka memperbaiki serta membenahi ekonomi Indonesia agar terus meningkat.
Baca Juga: Luhut dan Susi Tak Elok Berpolemik Soal Penenggelaman Kapal
Sementara itu, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Nilanto Perbowo menyatakan bahwa turunnya volume ekspor tidak berpengaruh kepada meningkatnya nilai ekspor per tahun.
Hal itu, ujar Nilanto, karena setiap tahun ada faktor meningkatnya harga ekspor serta produk perikanan memiliki nilai tambah.
Selain itu, ia mengungkapkan bahwa rata-rata produk yang turun volume ekspornya adalah produk dengan harga yang relatif rendah.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk meningkatkan produksi industri perikanan.
"Sekarang konsentrasinya agar ke industri pengolahan ikan, terutama yang mendorong untuk ekspor ikan, karena ekspornya kita turun," kata Presiden di Jakarta, Rabu (10/1/2018).
Baca Juga: Jokowi Minta Susi Konsentrasi Genjot Industri Pengolahan Ikan
Presiden Jokowi menjelaskan arahannya tersebut telah disampaikan kepada Menteri KKP Susi Pudjiastuti.
Menurut Presiden, dirinya mendukung seluruh upaya untuk meningkatkan produksi perikanan di Indonesia, baik tangkap maupun budi daya.
Jokowi juga mengatakan setiap menteri dalam Kabinet Kerja memiliki kebijakan untuk kebaikan bersama bagi bangsa. (Antara)
