Infografis
Selain itu, Presiden juga meminta jajaran Kementerian ATR/BPN untuk mendukung seluruh proyek strategis nasional pemerintah, utamanya terkait percepatan proyek infrastruktur. Menurut laporan yang diterimanya, terdapat sejumlah keluhan tentang pembebasan tanah dan lahan dari para investor maupun perusahaan BUMN yang mendapatkan tugas dari pemerintah.
"Saya kira ini payung hukumnya juga sudah ada untuk kepentingan umum. Saya kira kita tahu semuanya sekarang tinggal apa? Kecepatan di lapangan, kecepatan penanganan di lapangan, eksekusi di lapangan yang memerlukan kerja sama, sinergi antara BPN, pemerintah daerah, dan kementerian atau lembaga yang terkait dengan kegiatan itu," tutur Presiden.
Terakhir, Presiden meminta jajaran Kementerian ATR/BPN untuk segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan sengketa tanah dan status tanah yang ada di Kementerian ATR/BPN. Mengingat ketidakjelasan status tanah dan sengketa tanah yang terjadi berpotensi menimbulkan beragam gejolak di masyarakat.
"Karena kita tahu kalau sudah urusan sengketa lahan itu kadang-kadang antar keluarga saja sampai berantem, anak dengan orang tua sampai berantem, dengan tetangga sampai berantem. Rakyat dengan pemerintah, ada. Rakyat dengan perusahaan, ada. Rakyat dengan korporasi, ada. Rakyat dengan BUMN, ada," ujar Presiden.
Baca Juga: Jokowi Sebut Selama 45 Tahun, PDI Konsisten Bela Rakyat Kecil
Tak lupa, Presiden mengingatkan jajaran Kementerian ATR/BPN betapa pentingnya tugas dan pekerjaan yang diberikan pemerintah karena menyangkut hak dasar setiap rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Presiden mengajak jajaran Kementerian ATR/BPN untuk bersama-sama merubah pola pikir dan cara kerja ke arah yang lebih baik.
"Saya percaya bahwa segenap jajaran Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, mampu melakukan, menyelesaikan masalah-masalah yang tadi saya sampaikan dan mencapai target sesuai yang telah kita tetapkan," ucap Presiden.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut di antaranya adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri BUMN Rini Soemarno.
