Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang telah berhasil mencapai target yang diberikan pada tahun 2017.
Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Negara saat memberikan sambutan dalam acara Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional Kementerian ATR/BPN, pada Rabu (10/1/2018), di Hotel Grand Sahid, Jakarta.
"Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten dan kota, pusat, provinsi, kabupaten/kota sehingga target yang saya berikan kepada Pak Menteri di tahun 2017 yang lalu bisa tercapai," ujar Presiden.
Adapun target yang diberikan sebesar 5.000.000 bidang. Capaian yang telah dilaksanakan adalah untuk pengukuran dan pendaftaran sebanyak 5.262.162 bidang dan penerbitan sertifikat sebanyak 4.231.616 bidang. Sementara itu sebanyak 1.030.546 bidang tidak dapat diterbitkan sertifikatnya antara lain karena terdapat sengketa/perkara, alas hak tidak lengkap dan adanya peningkatan kualitas data.
Baca Juga: Jokowi Sebut Selama 45 Tahun, PDI Konsisten Bela Rakyat Kecil
Meski demikian, Presiden tak ingin berpuas diri. Dengan kerja keras yang selama ini dilakukan oleh jajaran Kementerian ATR/BPN, ia pun optimis target penerbitan sertifikat tanah yang ada di seluruh Tanah Air akan rampung pada tahun 2025 mendatang.
"Biasanya yang nawar saya, Pak (Menteri BPN) 2025, saya tawar 2024, gitu. Ini malah tadi sudah menyampaikan insyaallah 2023 sudah rampung semuanya. Alhamdulillah kalau lebih cepat," ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan sejumlah permasalahan yang menyangkut kinerja Kementerian ATR/BPN. Salah satunya adalah program reforma agraria dan redistribusi tanah yang ditekankan oleh Kepala Negara untuk segera diselesaikan. Mengingat saat ini telah terjadi ketimpangan dalam penguasaan atas tanah di Indonesia.
"Saya ingat betul, kalau di kota itu mau cari 50 meter persegi, 100 meter persegi saja, rakyat sudah kesulitan. Tapi ada yang memiliki HGU (Hak Guna Usaha) sampai juta hektar. Hal-hal seperti ini yang juga kita semuanya harus memiliki visi yang sama, memiliki semangat yang sama, bahwa rakyat itu harus dapat tanah, dapat lahan," kata Presiden.
Oleh sebab itu, Presiden meminta jajaran Kementerian ATR/BPN untuk fokus melakukan identifikasi tanah HGU masa berlakunya telah habis dan tidak mengajukan perpanjangan sehingga bisa ditetapkan sebagai tanah terlantar serta dijadikan cadangan tanah negara.
Baca Juga: JK dan Luhut Tolak Tenggelamkan Kapal, Jokowi: Semua Saya Dukung
"Karena semua negara itu pasti memiliki yang namanya tanah cadangan negara sehingga tanah-tanah tersebut bisa kita manfaatkan, didistribukan, diredistribusi kepada kelompok-kelompok masyarakat dari lapisan 40% masyarakat kita yang masih sangat memerlukan," ucapnya.
