Infografis
Suara.com - Bank Tabungan Negara (BTN) akan mendukung pembangunan 2.000 rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Nusa Tenggara Barat tahun 2018.
"Saya minta tahun ini Lombok Royal Group membangun 2.000 unit rumah bersubsidi, terserah bagaimana caranya, tapi kami siap dukung," kata Direktur Utama Bank BTN Maryono ketika meninjau lokasi pembangunan rumah bersubsidi di Desa Ranjok, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Selasa (9/1/2017) petang.
Lombok Royal Property membangun sebanyak 580 unit rumah bersubsidi untuk anggota dan karyawan Kepolisian Daerah (Polda) NTB di wilayah utara Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan perjanjian dengan BTN.
Maryono mengakui rumah bersubsidi tipe 33 dengan luas lahan 70 meter persegi yang dibangun untuk anggota kepolisian oleh salah satu perusahaan pengembang perumahan ternama di NTB itu berkualitas bagus.
Baca Juga: PUPR Garap Ratusan Ribu Rumah Subsidi Tahun 2018
"Saya melihat kualitasnya bagus sekali, baik infrastruktur, konstruksi dan desain sangat baik. Ini rumah subsidi tapi kualitasnya nonsubsidi," ujarnya mengapresiasi komitmen Lombok Royal membangun rumah subsidi dengan kualitas hampir sama dengan kredit pemilikan rumah (KPR) komersial.
BTN, kata dia, siap memberikan dukungan berupa pemberian kredit konstruksi dan KPR subsidi kepada Lombok Royak Property untuk mewujudkan pembangunan 2.000 unit rumah bersubsidi pada 2018.
Lombok Royal Property merupakan nasabah BTN yang sudah bermitra selama 27 tahun. Perusahaan yang bergerak di sektor pembangunan perumahan itu sudah dianggap sebagai nasabah prima.
"Saya mengharapkan perusahaan pengembang lain di NTB bisa meniru apa yang sudah dibangun oleh Royal," kata Maryono.
Sementara itu, Direktur Utama PT Lombok Royal Property H Izzat Hussein menyatakan kesiapannya untuk mewujudkan pembangunan sebanyak 2.000 unit rumah subsidi dengan kualitas yang bagus.
Baca Juga: IPW Kritik Kebijakan Pemerintah Soal Rumah Subsidi Membingungkan
Lokasi pembangunan tidak hanya terfokus di perbatasan Kabupaten Lombok Barat dengan Kota Mataram, tetapi akan diarahkan ke kabupaten/kota lainnya untuk pemerataan pemilikan rumah layak huni di seluruh NTB.
