Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan meresmikan 17 titik penyalur bahan bakar minyak satu harga di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (29/12/2017).
Tercatat hingga saat ini sudah 40 titik lembaga penyalur yang beroperasi, sehingga dengan 17 titik tambahan yang diresmikan di Pontianak hari ini, total lembaga penyalur BBM Satu Harga yang telah beroperasi pada 2017 menjadi 57 titik.
Sejak tahun 2016 sampai dengan 20 Desember 2017, PT. Pertamina (Persero) telah mengoperasikan 38 Penyalur Satu Harga dan PT. AKR Corporindo, Tbk telah mengoperasikan 2 Penyalur BBM Satu Harga.
Dari 38 Penyalur Pertamina, 9 Penyalur telah beroperasi tahun 2016 dan 29 Penyalur beroperasi tahun 2017. Adapun 2 Penyalur AKR beroperasi November 2017.
Sedangkan 17 titik penyalur yang diresmikan oleh Presiden secara simbolis di Pontianak ini 16 diantaranya dioperasikan oleh Pertamina dan 1 swasta.
Pemerintah menargetkan, hingga akhir 2019 akan beroperasi lembaga penyalur BBM Satu Harga di 157 lokasi, dengan fokus di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).
Melalui program BBM Satu Harga ini masyarakat yang sebelumnya harus mengeluarkan Rp 8.000 hingga Rp 100.000 untuk membeli BBM per liternya kini bisa mendapatkan dengan harga Rp 6.450 per liter untuk Premium dan Rp 5.150 untuk Solar.
Program yang di-launching langsung oleh Presiden Jokowi di Yahukimo, Papua, Oktober 2016 silam ini merupakan yang pertama di Indonesia dan belum pernah terjadi sebelumnya sebagai pengejawantahan dari energi berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Guna mendukung program Pemerintah tersebut, Pertamina dan AKR/swasta ditugaskan membangun lembaga penyalur resmi di daerah yang belum mempunyai lembaga penyalur resmi.
Selain memberikan akses harga BBM yang sama di seluruh wilayah Indonesia, masyarakat juga akan semakin mudah mendapatkan BBM karena jaraknya semakin dekat sehingga turut menyokong tumbuhnya perekonomian masyarakat setempat.
BBM Satu Harga juga selaras dengan komitmen Pemerintah dimana pada tahun ketiga, pemerintah Kabinet Kerja lebih memberi penekanan pada pemerataan yang berkeadilan, setelah dua tahun sebelumnya secara berurutan mengambil fokus pada pembangunan pondasi dan percepatan pembangunan.
Selain itu, Menteri Jonan menugaskan BPH Migas sebagai Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian program BBM Satu Harga.
Berikut rincian realisasi program BBM Satu Harga hingga 2017:
a) Titik penyalur yang telah beroperasi dengan total penyaluran bulanan sekitar 2.122 (KL)
1. Kecamatan (Kec) Krayan (Nunukan, Kalimantan Utara): 99 KL
2. Kec. Anggi (Pegunungan Arfak, Papua Barat): 50 KL
3. Kec. Ilaga (Puncak, Papua): 17 KL
4. Kec. Elelim (Yalimo, Papua): 45 KL
5. Kec. Kenyam (Nduga, Papua): 7 KL
6. Kec. Kasonaweja (Mamberamo Raya, Papua): 117 KL
7. Kec. Kobakma (Mamberamo Tengah, Papua): 25 KL
8. Kec. Karubaga&Wenam (Tolikara, Papua): 13 KL dan 12 KL
9. Kec. Sugapa (Intan Jaya, Papua): 33 KL
10. Kec. Pulau-Pulau Batu (Nias Selatan, Sumatera Utara): 71 KL
11. Kec. Siberut Selatan (Kep. Mentawai, Sumatera Barat): 73 KL
12. Kec. Kep. Karimunjawa (Jepara, Jawa Tengah): 72 KL
13. Kec. Raas (Sumenep, Jawa Timur): 36 KL
14. Kec. Jagoi Babang (Bengkayang, Kalimantan Barat): 188 KL
15. Kec. Long Apari (Mahakam Ulu, Kalimantan Timur): 307 KL
16. Kec. Labuhan Badas (Sumbawa, NTT): 39 KL
17. Kec. Waingapu (Sumba Timur, NTT): 18 KL
18. Distrik Paniai Barat (Paniai, Papua): 28 KL
19. Kec. Wangi-wangi (Wakatobi, Sulawesi Selatan): 130 KL
20. Kec. Morotai Utara (Pulau Morotai, Maluku Utara): 38 KL
21. Kec. Moswaren (Sorong Selatan, Papua Barat): 104 KL
22. Kec. Melonguane (Kep. Talaud, Sulawesi Utara): 114 KL
23. Kec. Kayoa Barat (Halmahera Selatan, Maluku Utara): 60 KL
24. Kec. Danau Sembuluh (Seruyan, Kalimatan Tengah): 72 KL
25. Kec. Amalatu, Kab. Seram Barat (Maluku): 40 KL
26. Kec. Paloh, Kab. Sambas (Kalimantan Barat): 91 KL
27. Kec. Nusa Penida (Klungkung, Bali): 32 KL
28. Kec. Kabaruan (Talaud, Sulawesi Utara): 40 KL
29. Kec. Suasapor (Tambrauw, Papua Barat): 30 KL
30. Kec. Oksibil (Pegunungan Bintang, Papua): 20 KL
31. Kec. Lahomi (Nias Barat, Sumatera Utara): 10 KL
32. Kec. Bunguran Timur (Natuna, Kepulauan Riau): 10 KL
33. Kec. Pulau Tiga (Natuna, Kepulauan Riau): 10 KL
34. Kec. Enggano (Bengkulu Utara, Bengkulu): 15 KL
35. Kec. Biduk Biduk (Berau, Kalimantan Utara): 20 KL
36. Kec. Atambua (Belu, NTT): 10 KL
37. Kec. Sipora Utara (Kep. Mentawai, Sumatera Barat): 13 KL
38. Kec. Una-una (Tojo Una-una, Sulawesi Tengah): 13 KL
39.Kec.Ledo (Bengkayang, Kalbar); Stasiun Pengisian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (SPBKB) AKR
40. Kec.Balai/ Ds.BatangTarang (Sanggau, Kalbar); SPBKB AKR.
b) Titik penyalur yang diresmikan Presiden Jokowi (29/12) dengan total penyaluran bulanan sekitar 1.873 (KL)
41. Kec. Mindiptana (Boven Digoel, Papua): 99 KL
42. Kec. Sajingan Besar (Sambas, Kalbar): 180 KL
43. Kec. Kep. Aruri (Supiori, Papua): 12 KL
44. Kec. Inanwatan (Sorong Selatan, Papua Barat): 60 KL
45. Kec. Weda (Halmahera Tengah, Malut): 99 KL
46. Kec. Waropen Bawah (Waropen, Papua): 12 KL
47. Kec. Tj. Palas Tengah (Bulungan, Kaltara): 240 KL
48. Kec. Wangi-wangi Selatan (Wakatobi, Sultra): 75 KL
49. Kec. Puring Kencana (Kapuas Hulu, Kalbar): 270 KL
50. Kec. Tabalar (Berau, Kaltim): 171 KL
51. Kec. Kelay (Berau, Kaltim): 225 KL
52. Kec. Nonggunong (Sumenep, Jatim): 120 KL
53. Kec. Jemaja (Anambas, Kepri): 100 KL
54. Kec. Tambelan (Bintan, Kepri): 80 KL
55. Kec. Pulau Laut (Natuna, Kepri): 80 KL
56. Kec. Serasan (Natuna, Kepri): 50 KL
57. Kec. Sandai (Ketapang, Kalbar); SPBKB AKR
