Infografis
Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyarankan Pemerintah Provinsi Jakarta memaksimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jakarta dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jakarta, untuk melayani masyarakat.
Hal ini dikatakan Mulyani usai menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJMD Jakarta tahun 2017- 2022 di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (27/12/2017).
"Jadi kami memberikan paparan, bagaimana sebaiknya peranan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk dioptimalkan dan dimaksimalkan untuk sebagus-bagusnya melayani masyarakat dan menimbulkan kinerja yang baik," ujar Mulyani.
Mulyani pun mencontohkan penggunaan belanja pegawai, modal dalam APBD Jakarta, harus digunakan sebaik-baiknya untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial.
Baca Juga: Ini Alasan Mendagri Belum Setujui APBD DKI 2018 Soal Dana Parpol
"Tadi saya sampaikan beberapa contoh. Umpamanya, tadi belanja pegawai belanja, modal, kemudian juga dari belanjanya untuk bagaimana menggunakan setiap rupiah itu diukur, untuk memperbaiki layanan kepada masyarakat mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan," tutur dia.
Mulyani mengatakan, RPJMD harus menjadi perhatian Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno. Hal tersebut lantaran Pemprov DKI memiliki 267 program yang di realisasikan dalam 6 ribu kegiatan yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta.
"Ada beberapa hal yang nampaknya sangat jelas, jumlah program cukup banyak 267 yang dipergunakan, lebih dari 6 ribu kegiatan yang tentu semuanya menjadi sangat tersebar menjadi sulit dari sisi trackingnya melihatnya dan juga sisi kinerja yang akan diperoleh dari berbagai macam kegiatan yang banyak," ucap Mulyani.
Ia juga meminta Pemprov Jakarta dalam Musrembang juga mengoptimalkan belanja pendidikan yang cukup besar. Menurutnya, bukan persoalan besarnya anggaran, tapi bagaimana menggunakan anggaran tersebut dengan sebaik-baiknya dan mampu menjelaskan kepada masyarakat.
Sri Mulyani menambahkan perlunya prinsip value for money yang harusnya dianut oleh pengelolaan APBD DKI, sebagaimana mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
Baca Juga: KPK Belum Terima Tembusan Evaluasi APBD DKI 2018
"Apakah dengan jumlah APBDnya yang cukup besar maka mereka perlu untuk mendesain anggaran pendidikan, bukan pada masalah besarannya namun bagaimana menggunakan komposisi di dalamnya dan ini perlu dijelaskan kepada masyarakat. Supaya masyarakat juga ikut mengontrol dan memperbaiki kualitas belanja," ucap Mulyani.
