Dari capaian pembangunan infrastruktur yang sangat massif ini dan untuk memperbaiki kondisi makro ekonomi Indonesia dan global, maka sebaiknya pemerintah melakukan langkah-langkah yang lebih hati-hati dan cermat, sebagai berikut:
1. Melakukan efisiensi dan efektifitas program dan kegiatan di kementerian/lembaga/komisi dan badan-badan negara, sebaiknya setiap kementerian/lembaga/badan dan komisi negara tidak mengajukan program dan kegiatan yang tumpang tindih sementara kelompok sasaran dan tujuannya sama.
2. Menggerakkan sektor fundamental ekonomi Indonesia, terutama sektor strategis dan hajat hidup orang banyak yang selama ini.menjadi mata pencaharian sebagian besar masyarakat Indonesia, maka kebijakan pemihakan pada kelompok petani, nelayan dan pekerja harus menjadi perhatian utama
3. Memperbaiki dan mencabut segala peraturan dan per-Undang-Undangan yang merugikan kepentingan nasional Indonesia, seperti UU Penanaman Modal Asing, UU tentang BUMN, UU Koperasi, UU Ketenagakerjaan, UU Minyak dan Gas Bumi, UU Mineral dan Batu Bara, UU Ketenagalistrikan dan UU sektoral lainnya, serta memberikan kemudahan iklim usaha pada para pengusaha, petani, nelayan dan para pekerja yang.merupakan putera bangsa sendiri.
Baca Juga: 2 Januari 2018, Jokowi Resmikan Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta
4. Indonesia tentu saja tidak anti asing sejauh kerjasama ekonomi, perdagangan dan industri tersebut memberikan manfaat kedua belah pihak yang bekerjasama dan terutama pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia
5. Ketergantungan terhadap utang luar negeri ini dapat diatasi apabila pemerintah bersungguh-sungguh membenahi manajemen BUMN dan memperkuat Koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional yang keuntungannya akan memberikan manfaat kepada kapasitas kas negara dan manfaat untuk rakyat banyak.
Mewujudkan Tri Sakti dan Nawacita, terutama dalam soal kemandirian ekonomi harus dirumuskan melalui perencanaan dan kebijakan strategis serta tahapan yang jelas dan terarah, maka itu prioritas pembangunan wilayah dan masyarakat menjadi penting walaupun infrastruktur menjadi tantangan utama. Namun terlalu fokus pada pembangunan infrastruktur (apalagi dengan mekanisme utang luar negeri) tanpa memperhatikan sektor yang lain tentu saja akan membebani negara dan masyarakat di masa depan, sebab yang produktif itu bukan bangunan fisik melainkan manusianya.