Infografis
Suara.com - Tak terasa, tahun 2017 sudah memasuki masa penghujung. Sejak dilantik pada 20 Oktober 2014, praktis Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah memimpin Republik Indonesia lebih dari tiga tahun.
Bagaimanakah perjalanan ekonomi nasional sepanjang tiga tahun kepemimpinan Jokowi - Jusuf Kalla? Berikut catatan Defiyan Cori, Ekonom Konstitusi bertajuk Catatan 3 (Tiga) Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang diterima Suara.com, Selasa (26/12/2017) :
Tahun Anggaran 2017 akan segera menemui waktu pamungkasnya, namun apakah tugas pokok dan fungsi Presiden Joko Widodo memimpin pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah tuntas? Sangat layak dan waktu yang juga tepat memberikan penilaian evaluatif atas apa yang dahulu telah menjadi janji kampanye dan sejauh mana capaian realisasi dari janji tersebut.
Baca Juga: 2 Januari 2018, Jokowi Resmikan Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta
Sebagaimana kita ketahui di masa kampanye Presiden Joko Widodo selalu menyampaikan semua janji kampanyenya dengan program kerja yang disusun tersebut dengan kepercayaan diri yang tinggi akan bisa tercapai, dan mengutip pernyataannya pada saat debat calon Presiden pada Tahun 2014 bahwa anggaran untuk memenuhi janji yang termaktub dalam TRISAKTI dan NAWACITA itu sudah tersedia, tak perlu dikhawatirkan.
Presiden Joko Widodo saat itu juga memasyaratkan istilah TOL LAUT dalam rangka mengatasi berbagai kendala infrastruktur yang berakibat pada mahalnya biaya logistik di Indonesia dan berakibat pada biaya pokok produksi yang tinggi membuat kalahnya daya saing produk-produk Indonesia dibanding produk-produk negara lain. Sementara calon Presiden Prabowo Subianto yang mempunyai nomor urut 1 (satu) justru mempertanyakan ketersediaan sumber pendanaan untuk merealisasikan janji-janji kampanye yang banyak tersebut, bahkan dengan alasan banyaknya kebocoran anggaran hal itu akan sulit tercapai.
Bagaimanakah kemajuan capaian dan realisasi janji-janji kampanye tersebut tepat pada masa separuh lebih perjalanan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan masih memiliki sisa 2 (dua) tahun masa berakhirnya amanah yang diemban, walau secara praktis efektif hanya tinggal 1 (satu) tahun saja, sebab perhatian Presiden petahana (incumbent) akan terpecah konsentrasinya untuk persiapan Pemilu Legislatif dan Presiden sebagai Eksekutif pada Tahun 2019 untuk periode pemerintahan 2019-2024.
Secara umum, dari berbagai hasil kinerja pemerintahan yang telah dipublikasikan oleh berbagai lembaga survey menunjukkan bahwa responden 60 persen lebih menyatakan kepuasan atas kinerja Presiden Joko Widodo. Tentu saja hasil belum bisa mewakili keseluruhan sikap masyarakat Indonesia, namun cuma memberikan gambaran keterwakilan subyektif-kualititaf saja.
Maka itu, data ekonomi makro yang selama ini selalu dipakai dalam menilai evaluasi kinerja pembangunan pemerintahan sangat relevan digunakan sebab ini menilai hasil antara apa yang telah direncanakan (janji kampanye) dengan apa yang telah dicapai atau realisasi janji tersebut, lalu bagaimana pula halnya dengan pelaksanaan konstitusi ekonomi, apakah Trisakti (diantaranya kemandirian ekonomi) dan Nawacita itu hanya slogan belaka saat kampanye? Untuk itu kita perlu dan patut menilai hasil kinerja pemerintahan itu diantaranya adalah soal Ekonomi Makro dan Konstitusi.
Baca Juga: Lewat Twitter, Jokowi Sampaikan Selamat Natal
Ekonomi Makro
