Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo membeberkan bobroknya sistem birokrasi di berbagai instansi selama ini. Menurutnya birokrasi yang membuat banyak peraturan, persyaratan, maupun perizinan berpotensi sebagai cara untuk pungutan liar dan korupsi.
Bahkan banyak birokrasi yang membuat persyaratan menjadi sebuah perizinan. Yang mana aturan yang dibuat hanya mengada-ada.
"Banyak yang suka menerbitkan aturan tidak jelas, menggunakan bahasa abu-abu. Kalau nanti minta surat klarifikasi, surat klarifikasi pun bisa jadi objek transaksi. Artinya regulasi, aturan perizinan sekarang berpotensi menjadi alat pemerasan, alat untuk transaksi," kata Jokowi dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (11/12/2017).
Oleh sebab itu, Jokowi melarang keras birokrasi yang membuat aturan aturan tak jelas, sebab menyusahkan masyarakat dan dunia usaha. Dia juga memerintahkan jajaran Kementerian dan para kepala daerah, mulai Gubernur, Bupati/Wali Kota untuk memangkas semua regulasi, aturan dan perizinan yang membebani masyarakat.
Baca Juga: #radioguemati, Kejutan Jokowi: Emang Enak Nggak Ada Radio
"Seluruh jajaran birokrasi tidak boleh lagi membuat susah dunia usaha, membuat susah masyarakat dan membuat aturan-aturan tidaka jelas yang menurunkan produktivitas bangsa," ujar dia.
Hal itu lah yang menjadi pertimbangan Jokowi memangkas sebanyak 42 ribu regulasi, aturan. Bahkan dia ingin membuat lomba bagi para birokrat, kepala daerah dan pejabat negara yang bisa memangkas aturan paling banyak.
"Nanti mau saya buat lomba, siapa yang bisa mangkas peraturan-peraturan saya beri hadiah," kata dia.
Jokowi merasa kesal karena setiap pemerintah bertindak jadi terhalang oleh berbagai peraturan-peraturan yang ada. Menurutnya itu merupakan fakta yang dihadapi pemerintah sekarang.
"Pekerjaan besar kita jangan lagi aturan menjadi alat pemerasan, pemungutan liar. Tidak boleh ada lagi yang jelimet-jelimet, ruwet-ruwet. Saya kalau sudah lihat urusan aturan, regulasi banyak sekali, bukan banyak, tapi banyak sekali," ujar dia.
Baca Juga: Hari Anti Korupsi Dunia, Jokowi: Banyak Regulasi Jadi 'Objekan'
Dia menuturkan, situasi saat ini diperlukan kecepatan dalam melangkah dan mengambil keputusan. Sebab dunia sudah berubah sangat cepat, dan Indonesia juga harus bergerak lebih cepat supaya tak tertinggal dengan negara-negara lain.
"Karena dunia berubah sangat cepat, jangan sampai kita jadi lamban dan terjerat aturan yang kita buat sendiri," kata dia.
