Suara.com - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara menekankan pentingnya membuat terobosan skema perencanaan keuangan ketika terjadi bencana alam dan pemulihan pascabencana.
“Masalah utamanya saat ini adalah bagaimana mengalokasikan budget untuk pembangunan daerah pasca bencana. Pembangunan pasca bencana memerlukan pembiayaan yang berbeda dengan bantuan pada saat terjadinya bencana,” kata Suahasil, Kamis (7/12/2017).
Suahasi mengatakan persoalan penanganan pascabencana tidak hanya dialami pemerintah daerah, melainkan juga pemerintah pusat.
Untuk tingkat masyarakat, walaupun beberapa perusahaan asuransi telah membayar ganti rugi atas kerusakan akibat bencana alam, namun saat ini dirasakan jumlah perusahaan asuransi masih belum memadai.
“Masyarakat dapat mengasuransikan aset-asetnya. Tapi saya pikir salah satu masalahnya adalah kita butuh lebih banyak lagi perusahaan asuransi yang bersedia menyediakan jasa pertanggungan atas bencana alam yang terjadi,” ujarnya.
Menurut Suahasil permasalahan menjadi lebih pelik ketika membahas skema keuangan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas sosial lainnya seperti pendidikan dan kesehatan paska bencana alam. Salah satu masalah mendasar adalah skema APBN saat ini tidak memadai untuk mengantisipasi alokasi untuk pembangunan pasca terjadinya bencana alam.
“Skema yang ada saat ini lebih pada alokasi untuk pembangunan infrastruktur 3-5 tahun ke depan, pembangunan kesehatan dan pendidikan,” kata Suahasil.