Infografis
Suara.com - Pemerintah memberikan berbagai program kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas TKI purna. Hal ini dilakukan untuk memberdayakan TKI purna, agar tidak terjebak pola konsumtif dan mampu memanfaatkan hasil kerjanya di luar negeri. Demikian diungkapkan Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker), M. Hanif Dhakiri, saat memberikan sambutan pada acara "Pembukaan Pendidikan dan Pelatihan TKI Purna", di BBPLM Ciracas, Jakarta Timur.
"Pemerintah juga terus mengajak banyak pihak untuk menyelenggarakan pelatihan bersama dan memberikan pelatihan-pelatihan bagi TKI yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia ," kata Hanif, Jakarta, Senin (4/12/2017).
Khusus untuk TKI purna, Menaker Hanif berharap, ada semakin banyak pihak yang terlibat untuk meningkatkan keterampilan mereka. Selesai bekerja di luar negeri, TKI purna sangat membutuhkan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan agar dapat masuk pasar maupun berwirausaha, serta bantuan untuk memasarkan produk keterampilan mereka.
"Intinya, banyak akses pelatihan kerja yang dapat digunakan masyarakat, termasuk para TKI purna secara gratis. Akses pelatihan ini penting, karena kita harus pastikan tenaga kerja Indonesia kompetitif," katanya.
Dengan upaya ini, Menaker percaya produktivitas TKI purna dapat terjaga. Mereka dapat terus melakukan kegiatan ekonomi untuk diri mereka sendiri maupun keluarganya.
"Selama ini, pemerintah melalui Kemnaker juga banyak menyelenggarakan pelatihan kerja untuk TKI Purna. Di desa, kantong TKI sudah mulai ada. Bahkan kita terus membangun desa migran produktif," urai Hanif.
Selain itu, aksesbilitas peningkatan keterampilan bagi TKI purna ini juga dipermudah, agar target peningkatan kompetensi SDM nasional dapat tercapai dengan maksimal. Pemerintah juga terus menggenjot peningkatan kompetensi SDM Indonesia dengan pelatihan kerja (vocational training) di BLK.
Saat ini ada 301 BLK yang tersebar di seluruh Indonesia, dimana 17 diantaranya adalah BLK milik Kementerian Ketenagakerjaan. Semua BLK pun dapat diakses masyarakat secara gratis.
"Kontribusi TKI ini sangat besar, baik bagi pribadinya, bagi keluarganya, bahkan bagi ekonomi nasional kita. Remitansi TKI ini angkanya terus meningkat dari waktu ke waktu, dan alhamdulillah, 3 tahun terakhir di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, angka masalah TKI terus menurun. TKI kita yang bekerja ke luar negeri, dari kualitas pekerjaan, juga jauh lebih baik," kata Hanif.
Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendesa), Eko Putro Sandjojo, berharap agar pelatihan yang diinisiasi oleh Kedutaan Besar RI Kuala Lumpur tersebut mampu menjadi role model pelatihan pemberdayaan TKI purna. Mendesa juga berpesan kepada TKI purna untuk terus mempertahankan produktivitasnya selepas bekerja di luar negeri.
"Saya minta kalian tidak hanya berjuang untuk kalian dan keluarga saja, tetapi saya harap juga mampu memotivasi warga lain di desanya," ujar Eko.
Turut hadir dalam kesempatan ini, Dubes RI Kuala Lumpur, Rusdi Kirana, Dirjen Protokol dan Konsuler Kemlu, Andri Hadi, mewakili Menlu RI, Dirjen Binapenta Kemnaker, Maruli A. Hasoloan, Sekjen Kemendes, Anwar Sanusi, Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid, dan Dirut BRI, Suprajarto.
