Infografis
Suara.com - Pembangunan infrastruktur sebagai prioritas pembangunan nasional, bukan lagi sebagai pilihan, namun menjadi kebutuhan dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. Walau demikian tidak semua infrastruktur dibangun dengan dana pemerintah melalui APBN dan APBD, sebab keterlibatan swasta terus didorong melalui berbagai model Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)/public private partnership (PPP).
“Anggaran infrastruktur di Kementerian PUPR dalam 3 tahun ini sekitar Rp100 triliun, dengan porsi pinjaman sebesar 7 persen. Pembangunan 35 ruas tol yang saat ini dilakukan melalui skema PPP, berhasil menarik dana swasta sebesar Rp300 triliun, dan didukung dana pemerintah tidak lebih dari 17 persen dalam bentuk viability gap fund (VGF),” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, dalam "Indonesia PPP Day 2017", di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (29/11/2017).
Pembangunan infrastruktur PUPR dengan skema KPBU, saat ini tidak hanya dalam pembangunan jalan tol, namun juga pada proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM), seperti SPAM Bandar Lampung, Semarang Barat, Umbulan dan Saluran Pembawa Air Baku dari Bendungan Karian (Karian-Serpong Water Conveyance).
Selanjutnya, Kementerian PUPR saat ini juga tengah menjajaki peluang PPP dalam pembangunan bendungan yang memiliki potensi sebagai pembangkit listrik.
“Saya sudah meminta value engineering terhadap rencana pembangunan 3 bendungan oleh Komisi Keamanan Bendungan bekerja sama dengan pemerintah Jepang, karena biayanya yang cukup besar. Pihak Jepang menyatakan minatnya untuk membiayai salah satu bendungan, yakni Bendungan Tiga Dihaji di Sumatera Selatan melalui investasi perusahaan swasta Jepang. Dalam minggu-minggu ini, mereka (Jepang) akan memutuskan,” kata Basuki.
Berdasarkan hasil studi kelayakan, biaya pembangunan Bendungan Tiga Dihaji sangat mahal, yakni sebesar Rp3,8 triliun. Bila terealisasi maka akan menjadi bendungan pertama yang dibangun tanpa menggunakan dana APBN secara penuh, alias sebagian pendanaannya akan dilakukan oleh swasta.
Berikutnya, tambah Basuki, ada skema ketersediaan layanan atau availability payment (AP) yang akan diterapkan dalam rangka pemeliharaan jalan-jalan lintas utama di Indonesia, seperti jalan lintas timur Sumatera, lintas selatan Jawa, dan trans Papua. Prinsipnya, investor atau badan usaha membangun infrastruktur lebih dahulu, dan ketika selesai dan memberikan manfaat, pemerintah akan membayar secara bertahap ketersediaan fisik atau layanan infrastruktur tersebut.
Dalam mempercepat pembangunan jalan tol Trans Sumatera, yang kurang diminati investor, Kementerian PUPR melakukan sistem lelang bundling dengan jalan tol di Pulau Jawa, seperti ruas tol Jakarta-Cikampek Elevated II, ruas tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar, yang memiliki margin keuntungan baik.
Salah satu contohnya adalah tender tol Jakarta-Cikampek II Selatan, yang mensyaratkan kemampuan peserta lelang membangun tol Terbanggi Besar-Kayu Agung sebagai salah satu syarat.
“Banyak sekali variasi dan inovasi yang kami kembangkan,” jelas Basuki.
Guna menggenjot dana swasta lebih banyak dalam pembangunan infrastruktur, Basuki menyatakan akan mengembangkan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infratruktur, yang merupakan penggabungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan. Unit organisasi baru ini akan khusus menangani masalah KPBU, agar prosesnya semakin cepat dan mudah.
“Kami juga akan memberikan pelatihan kepada para pejabat tinggi madya dan pratama tentang KPBU, agar Kementerian PUPR ke depan tidak hanya bergantung pada dana APBN,” jelasnya.
Adapun kebutuhan pendanaan infrastruktur yang sangat besar harus dicarikan solusinya, salah satunya melalui skema KPBU.
“Pembangunan infrastruktur bukan untuk bermewah-mewahan, namun untuk mengejar ketertinggalan. Meskipun daya saing infrastruktur Indonesia sudah naik dari peringkat ke-60 menjadi ke-52, namun masih tertinggal dari negara tetangga. Kalau hanya dari APBN akan lama sekali mengejarnya,” katanya.
Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyampaikan apresiasinya kepada Kementerian PUPR yang terus mendorong kerja sama dengan swasta dalam pembangunan infrastruktur.
"Saya berterima kasih pada Pak Basuki, karena beliau mendorong jajarannya berpikir keras bagaimana proyek (infrastruktur) ini bisa berjalan dengan tidak menggunakan APBN. Kementerian PUPR adalah champion dalam implementasi KPBU," kata Menteri Sri Mulyani.
Turut hadir dalam acara tersebut, Dirjen Bina Konstruksi, Syarief Burhanuddin, Dirjen Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi dan Investasi, M. Natsir, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Hery Trisaputra Zuna, dan Kepala Biro Komunikasi Publik, Endra S. Atmawidjaja.
