Infografis
Suara.com - Dalam rangka aksi nyata perlindungan dan optimalisasi fungsi situ, danau, embung, waduk dan sumber air permukaan lainnya, yang menjadi tema dari Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) 2017, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, didampingi Ibu Kartika Basuki menanam pohon di Bendungan Raknamo, Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (28/11/2017). Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Gubernur NTT, Benny Alexander Litelnoni, Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore, dan Bupati Kupang, Ayub Titu Eki.
Aksi penanaman pohon tersebut dilakukan serentak di 34 provinsi, diantaranya di Kalimantan Timur, yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Anita Firmanti, dan Bali dipimpin oleh Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Rido Matari Ichwan. Aksi tanam pohon ini juga merupakan bagian dari peringatan Hari Bakti PU ke-72 pada 3 Desember dan mendukung Hari Penanaman Pohon Indonesia.
Secara keseluruhan, jumlah pohon yang ditanam di berbagai lokasi sungai, danau, embung dan waduk berjumlah 67.000 pohon dari berbagai jenis, seperti pohon durian, nangka, matoa, sukun, mangga dan lain-lain. Penghijauan dan pembangunan sarana tampungan air, berupa bendungan dan embung, sangat penting mengatasi krisis air yang sering dialami masyarakat di NTT akibat musim kemarau panjang.
"Kendala yang harus diatasi NTT jika ingin maju adalah ketersediaan air. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementerian PUPR untuk membangun banyak tampungan-tampungan air, mulai dari embung hingga bendungan besar. Bendungan besar sangat diperlukan di NTT saat kemarau, sementara embung-embung akan kering bila terjadi cuaca panas ekstrem," kata Basuki.
Menurutnya, pembangunan bendungan, selain untuk memenuhi kebutuhan air baku, secara tidak langsung juga mendorong perkembangan sosial ekonomi masyarakat sekitar.
"Salah satunya rumah operasi pemeliharaan bendungan. Kita bangun dengan unsur budaya lokal, sehingga lebih artistik dan bisa dijadikan sebagai destinasi wisata baru yang dilengkapi dengan sarana wisata air," ujarnya.
Basuki mengungkapkan, bendungan baru di NTT yang siap diresmikan untuk dilakukan pengisian air (impounding) adalah Bendungan Raknamo, di Kabupaten Kupang, yang dikerjakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dengan biaya sebesar Rp710 miliar. Saat ini progres fisik pembangunannya sudah mencapai 98,05 persen, per 25 November 2017.
Progres tersebut jauh lebih cepat dari target yang ditetapkan, yaitu 52,92 persen, karena dukungan pembebasan tanah oleh Perum Perhutani, Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten Kupang, dan pemuka masyarakat setempat.
"Progres ini akan saya laporkan kepada presiden, dan bila disetujui akan dilakukan impounding oleh Presiden Jokowi pada 20 Desember 2017, bertetapan dengan HUT Provinsi NTT," katanya.
Bendungan Raknamo akan Mengirigasi 1.250 ha Lahan Pertanian
Bendungan Raknamo diharapkan dapat menyediakan air baku di Kabupaten Kupang, dengan debit sebesar 100 liter per detik, mengirigasi 1.250 ha lahan pertanian di Kecamatan Naibonat, Desa Raknamo dan Desa Manusak, mengendalikan banjir di daerah hilir Kota Kupang, mengembangkan pariwisata, dan sebagai pembangkit listrik tenaga mikro hidro dengan daya 0,22 MW.
Menteri Basuki mengatakan, sebagai destinasi wisata baru, kelak Bendungan Raknamo harus bisa dijangkau sebagai 'tempat pacaran' dan rekreasi bagi para pemuda dan pemudi di Kabupaten Kupang dan sekitarnya.
Selain Bendungan Raknamo, terdapat enam bendungan baru lainnya di Provinsi NTT yang sedang dikerjakan dan masih tahap persiapan. Dari keenam bendungan tersebut, 2 diantaranya sudah dalam tahap konstruksi, yakni Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu dan Bendungan Napun Gete di Kabupaten Sikka.
Sebanyak 4 lainnya sedang dalam tahap perencanaan dan persiapan teknis, yakni Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Bendungan Kolhua di Kota Kupang, Bendungan Tefmo (Manikin) di Kabupaten Kupang, dan Bendungan Lambo (Mbay) di Kabupaten Nagekeo.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemi Francis, yang juga hadir pada acara tersebut mengatakan, di NTT tidak cukup hanya membangun bendungan besar, tapi juga embung untuk ketersediaan sumber daya air.
"Karena NTT adalah provinsi kepulauan, maka tentu juga membutuhan banyak embung kecil, karena itu menjadi karakter NTT," ujarnya.
Dalam acara tersebut, Basuki didampingi Dirjen SDA, Imam Santoso, Dirjen Cipta Karya, Sri Hartoyo, Dirjen Penyediaan Perumahan, Khalawi AH, Kepala Balitbang, Danis H. Sumadilaga, Sesditjen SDA, Muhammad Arsyadi, Kepala Pusat Bendungan Ditjen SDA, Ni Made Sumiarsih, Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Dodi Krispratmadi, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Rina Farida, Kepala Balai Wilayah Sungai NTT II, Agus Sosiawan, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X Kupang, Hadrianus Bambang, dan Kepala Biro Komunikasi Publik, Endra S. Atmawidjaja.
