Infografis
Suara.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno tidak tertarik menanggapi pertanyaan mengenai membekunya hubungan dia dengan DPR. Seperti diketahui, dia dilarang DPR ikut rapat kerja atau rapat dengar pendapat sejak 2015.
“Yang lain aja,” kata Rini usai mendengar pertanyaan di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2017).
Setelah itu, Rini menanggapi pertanyaan topik lain yang dilontarkan wartawan, seperti soal holding BUMN tambang yang baru saja diteken.
Kasus ini termasuk langka dalam dua tahun belakangan. Seorang menteri BUMN tidak pernah hadir setiap kali rapat kerja atau rapat dengar pendapat di Parlemen.
Itu sebabnya, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Pangi Sarwi menyebutnya sangat aneh dan memalukan.
“Ya itu kan aneh, kalau menurut saya anehlah ya masa nggak boleh. Jadi memang etika anggota DPR ini sudah memalukan dan memuakkan masa orang dilarang,” katanya.
Hanya Fraksi PDI Perjuangan yang keukeuh menolak Rini.
“Mungkin ada yang tidak ketemu dengan PDIP-nya. Artinya ada yang tidak deal, ada yang tidak menguntungkan PDIP selama rini menjadi menteri BUMN. Karena PDIP ini yang ngotot melarang Rini,” ujarnya.
Rini dilarang setelah pansus angket Pelindo II menyerahkan rekomendasi ke paripurna DPR pada 23 Desember 2015.
Salah satu poin pansus itu adalah meminta Presiden Joko Widodo memberhentikan Rini dari jabatan Menteri BUMN.
Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance Enny Sri Hartati menilai larangan tersebut membuat pemerintahan berjalan tidak sehat.
“Kalau komunikasi antara legislatif dan eksekutif tidak berjalan dengan baik, otomatis akan mengganggu penerapan kebijakan dan itu akan mengganggu jalannya pemerintahan, ini kan menjadi kontraproduktif nantinya,” kata Enny kepada Suara.com.
Kehadiran Menteri Rini di DPR dalam pembahasan-pembahasan anggaran selama ini digantikan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sementara kalau membahas perencanaan, posisi Rini digantikan Kepala Bappenas Sofyan Djalil.
Enny mempertanyakan mau sampai kapan situasi tidak sehat tersebut berlangsung.
Enny mengingatkan perusahaan BUMN di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo didorong turut berkontribusi pada pembangunan perekonomian.
“BUMN-BUMN kita kan banyak masalah sekarang. Terutama BUMN yang mendapat tugas pembangunan infrastruktur. Nah ini kan banyak penugasan yang sifatnya direct, nah ini siapa yang harus bertanggungjawab ini. Nah ini kan keputusannya harus sama DPR nah ini bagaimana nanti jalannya kalau bukan menterinya yang menjelaskan,” katanya.
Itu sebabnya, Enny meminta Presiden Jokowi mengevaluasi komunikasi lembaga eksekuti dan legislatif agar berjalan dengan baik dan tidak mengganggu pemerintahan.
“Karena ini semua akan berdampak juga ke masyarakat. Jangan sampai kebijakan yang diambil tidak berjalan dengan efektif,” ujar dia
