Infografis
Suara.com - Sudah dua tahun Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno dilarang menghadiri rapat kerja atau rapat dengar pendapat dengan DPR, bahkan dengan mitra kerja Komisi VI. Penolakan tersebut terjadi sejak panitia khusus angket Pelindo II DPR mengeluarkan rekomendasi pada Desember 2015.
Menanggapi membekunya hubungan Menteri Rini dan DPR, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Pangi Sarwi menduga ada kepentingan lain dari PDI Perjuangan. Pasalnya, menurut dia, Fraksi PDI Perjuangan yang paling getol menolak Rini ke DPR.
“Mungkin ada yang tidak ketemu dengan PDIP-nya. Artinya ada yang tidak deal, ada yang tidak menguntungkan PDIP selama rini menjadi menteri BUMN. Karena PDIP ini yang ngotot melarang Rini,” kata Pangi kepada Suara.com, Selasa (28/11/2017).
Pangi menilai sikap DPR aneh. Memalukan. Pasalnya, menurut Pangi, tidak ada alasan mendasar untuk melarang menteri rapat kerja di Parlemen.
“Aneh sekali, ini kan bentuk sikap politik yang cukup memalukan ini tidak baik diteruskan. Kalau Rini dilarang atau dijegal istilahnya nggak boleh (ke DPR) itu alasannya apa ngelarang orang. Jangan sampai PDIP nggak dapat proyek kemudian larang menteri,” katanya.
Pangi berharap DPR segera menyelesaikan permasalahan ini agar tidak berlarut-larut.
Menurut Pangi komunikasi antara eksekutif dan legislatif harus berjalan dengan baik agar kebijakan yang diambil tidak membenani masyarakat.
Lebih jauh, Pangi memprediksi Presiden Joko Widodo tidak akan menggeser posisi Rini dari jabatan Menteri Badan Usaha Milik Negara dalam reshuffle yang akan datang. Menurut Pangi, Rini merupakan andalan Jokowi dalam pembanguna infrastruktur.
“Tidak mungkin digeser, karena Presiden sangat mengandalkan Rini dalam pembangunann infrastruktur. Selama ini kan infrastruktur banyak dibangun oleh BUMN, bagaimana mungkin kalau direshuffel,” kata Pangi.
Pangi menambahkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dipusatkan di Kementerian BUMN untuk mempercepat proses pendanaan proyek.
