Infografis
Suara.com - Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara Fajar Harry Sampurno mengatakan pada 29 November 2017 mendatang holding BUMN tambang akan mulai beroperasi.
Nantinya, PT.Indonesia Asahan Aluminium (Persero) akan menjadi induk dari tiga BUMN tambang lainnya, yaitu PT. Timah (Persero) Tbk, PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk, dan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk.
“Proses holding ini sudah lama dimulai dengan penyerahan roadmap pengembangan BUMN oleh Menteri BUMN, Ibu Rini Soemarno, ke Komisi VI DPR pada akhir 2015," kata Harry saat konferensi pers di kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat (24/11/2017).
Harry menjelaskan proses komunikasi dengan Komisi VI sudah cukup intensif, baik melalui Rapat Dengar Pendapat, Rapat Kerja, maupun beberapa kali Focus Group Discusion.
Setelah terbit PP Nomor 47 Tahun 2017 diikuti proses administrasi termasuk akta inbreng, kemudian persetujuan Holding BUMN Industri Pertambangan akan dibawa ke Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Antam, Bukit Asam, dan Timah secara bersamaan pada tanggal 29 November 2017.
Pemerintah saat ini memegang saham mayoritas di ketiga BUMN Tambang yang juga sudah go public tersebut, yaitu ANTAM 65 persen, PTBA 65,02 persen, dan TINS 65 persen. Saham mayoritas milik pemerintah di ketiga BUMN tersebut dialihkan ke PT. Inalum (Persero) yang 100 persen sahamnya dimiliki negara.
Meski berubah statusnya, ketiga anggota holding itu tetap diperlakukan sama dengan BUMN untuk hal-hal yang sifatnya strategis sehingga negara tetap memiliki kontrol terhadap ketiga perusahaan itu, baik secara langsung melalui saham dwi warna, maupun tidak langsung melalui PT. Inalum.
“Perubahan nama dengan hilangnya Persero juga tidak memberikan konsekuensi hilangnya kontrol Negara dan kewenangan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat," katanya.
