Infografis
Suara.com - Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) terus memperkuat mutu dan akses pelatihan kerja, demi meningkatkan kompetensi SDM Indonesia. Selain itu, Kemnaker juga terus menggalakkan program magang untuk mendukung percepatan peningkatan kompetensi tersebut.
"Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus melakukan upaya untuk memberi akses angkatan kerja masuk ke dunia kerja, yang dilakukan melalui pelatihan kerja dan program pemagangan yang sesuai dengan kebutuhan industri," kata Sekjen Kemnaker, Hery Sudarmanto, dalam acara Diskusi Ketenagakerjaan di Jakarta, Rabu (22/11/2017).
Dalam diskusi yang bertema "Kerja Sama Pemerintah dan Dunia Industri untuk Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja Melalui Pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) dan Program Pemagangan" tersebut, ia memaparkan bahwa saat ini, angkatan kerja Indonesia berjumlah 128,06 juta orang (BPS, Agustus 2017). Jumlah tersebut naik 2,62 juta pekerja dibandingkan dengan Agustus 2016, yang sebanyak 125,44 juta orang.
Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada 2017 mengalami penurunan sebesar 0,11 persen. Pada Agustus 2016, TPT Indonesia sebesar 5,61 persen dan pada Agustus 2017, TPT Indonesia sebesar 5,50 persen.
"Jumlah angkatan kerja Indonesia masih didominasi oleh lulusan SD-SMP, yang mencapai 60 persen," kata Hery.
Untuk itu, pemerintah terus memperkuat mutu dan akses Balai Latihan Kerja (BLK) untuk kompetensi angkatan kerja Indonesia. Saat ini, masyarakat Indonesia dapat mengikuti pelatihan di BLK tanpa dipungut biaya dan tanpa pembatasan maksimal usia dan minimal jenjang pendidikan.
Upaya ini didukung dengan program magang, yang sampai saat ini, Kemnaker telah bekerja sama dengan 107 lembaga pengirim pemagangan luar negeri. Proses magang dalam negeri dilaksanakan di 32 provinsi, dengan melibatkan sedikitnya 7 kawasan industri.
"Pada tahun 2016, pemagangan dalam negeri diikuti 25.847 peserta, sementara itu, pemagangan luar negeri diikuti oleh 6.620 orang peserta," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Dirjen Binalattas Kemnaker, Bambang Satrio Lelono menjelaskan, sistem pendidikan di Indonesia juga dihadapkan persoalan miss match, yakni ketidaksesuaian antara orientasi pendidikan dengan pekerjaan setelah lulus. Pelatihan di BLK diharapkan bisa memperkuat kompetensi mereka.
"Kami juga mendorong pelatihan kerja di BLK dengan program 3R BLK. Program ini dibuat agar pelatihan kerja di BLK fokus dengan potensi daerah setempat atau kebutuhan pasar kerja. Artinya, pelatihan berbasis demand driven," kata Bambang.
Ia juga menjelaskan, saat ini ada 301 BLK di seluruh Indonesia, yang 17 diantaranya adalah UPTP Kemnaker dan sisanya milik pemda. Kapasita latih BLK mencapai 276 ribu orang per tahun. Untuk dapat memenuhi kebutuhan Indonesia akan tenaga kerja terampil, kapasitas BLK akan terus ditingkatkan.
"Pelatihan di BLK juga diharapkan bisa menjadi sarana peningkatan kompetensi bagi masyarakat yang di-PHK," paparnya.
Sementara itu, Ketua Kompartemen Kadin Indonesia, Bob Azam, mengatakan, saat ini Indonesia tidak hanya bisa mengandalkan sumber daya alam (SDA) sebagai penggerak utama ekonomi, karena perkembangan teknologi dan informasi (TI) pada hampir semua aspek sudah semakin besar.
Menurutnya, saat ini faktor utama penggerak ekonomi adalah penguasaaan teknologi dan SDM kompeten.
"Selain diimbangi dengan inovasi dan perbaikan iklim bisnis, faktor kunci lain untuk menyambut perubahan ini adalah penyiapan SDM kompeten," terangnya.
Ia menambahkan, 56 persen pasar kerja Indonesia rentan akan perubahan yang disebabkan oleh technology disruption. Oleh karenanya, program percepatan kompetensi harus mendapat dukungan dari semua pihak, baik pelaku industri maupun masyarakat secara umum.
"Sebagai konsep untuk pengembangan manajemen SDM ke depan, pemagangan yang digagas oleh pemerintah dapat menjadi konsep percepatan pengembangan SDM," terangnya lagi.
