Infografis
Suara.com - Kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai program prioritas nasional, bukan bertujuan untuk bermewah-mewahan, melainkan semata memenuhi kebutuhan dan mengejar ketertinggalan infrastruktur Indonesia dengan negara lain. Infrastruktur yang dibangun secara masif di seluruh Indonesia hingga kawasan perbatasan, dan menyentuh masyarakat berpenghasilan rendah dipercaya akan mendorong pemerataan dan keadilan pembangunan.
Presiden Joko Widodo mengatakan, fokus untuk menyelesaikan infrastruktur dilakukan karena merupakan hal yang sangat mendasar dalam menghadapi persaingan dengan negara-negara lain. Setelah infrastruktur selesai atau dalam proses akan selesai, lanjut Presiden Jokowi, pemerintah akan masuk ke dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur tidak akan optimal bila sumber daya manusianya tidak disiapkan.
Untuk mengejar ketertinggalan, pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dikerjakan minimal 2 shift sehari , 7 hari seminggu. Hal ini dilakukan agar infrastruktur lebih cepat rampung, manfaat dan dampaknya juga lebih cepat dirasakan masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, saat hadir dalam "Economic Challenge Award 2017", yang bertema "Leading the Change" di Studio Metro TV, Jakarta, Selasa (21/11/2017) malam.
“Tema 'Leading The Change' ini menurut saya sangat cocok dengan kondisi saat ini untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain. Diperlukan kerja keras dengan irama rock n roll yang cepat,” ujarnya.
Seringkali, infrastruktur yang dibangun di perkotaan, seperti jalan tol layang Cikampek II, yang dikerjakan berbarengan dengan moda angkutan kereta ringan Cawang-Bekasi Timur dan kereta cepat Jakarta-Bandung berimbas pada terjadinya kemacetan, sehingga mengakibatkan ketidaknyamanan pengguna jalan tol.
Terkait hal tersebut, Basuki mengatakan, ia akan lebih merasa bersalah bila kemacetan terjadi, namun pemerintah tidak melakukan penanganan apapun. Ketiga infrastruktur tersebut, yang dibangun serentak merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga konektivitas semakin tinggi.
Komitmen pemerintah dapat dilihat dari besarnya alokasi anggaran yang diamanatkan kepada Kementerian PUPR.
“Besaran anggaran yang dimiliki pemerintah sama saja, hanya sekarang, program pemerintah difokuskan pada infrastruktur. Pada 2018, anggaran Kementerian PUPR dialokasikan sebesar Rp107 triliun, dimana porsi pinjaman luar negeri tidak lebih dari 7 persen,” kata Basuki.
Pada kesempatan itu, Basuki menyatakan optimistis, pembangunan infrastruktur yang tengah dikerjakan, yang telah direncanakan dengan hati-hati akan selesai pada waktunya. Skema pendanaan infrastruktur dibagi menjadi empat, pertama, infrastruktur yang dapat didanai melalui investasi seperti jalan tol dan pembangunan jaringan air minum, akan didorong untuk dibangun oleh swasta.
Kedua, bila margin keuntungannya tidak mencukupi maka diperlukan dukungan pemerintah melalui pembangunan sebagian konstruksinya. Ketiga, bila proyek tersebut tidak menarik bagi swasta namun prioritas, maka pembangunannya dilakukan oleh BUMN, dan terakhir, infrastruktur yang didanai oleh APBN.
Pada acara tersebut, Basuki berkesempatan menyerahkan penghargaan "Economic Challenge Award 2017" untuk Kategori Konstruksi kepada Direktur Utama PT. Waskita Karya, M.Choliq, dan perwakilan PT Bumi Serpong Damai Tbk sebagai peraih penghargaan untuk Kategori Sektor Properti dan Real Estate.
