Infografis
Adapun, terkait operator, dia menambahkan, pihak Jepang dan Indonesia juga sudah sepakat akan menentukan operator pada tahun ini.
"Mengenai hal ini, pada pertemuan bilateral Januari tahun ini sepakat pada pertemuan sepakat mengupayalan sebisa mungkin proyek ini diusahakan bersama. Operator akan dipilih kalau bisa tahun ini, sekarang akan buat rencana pengoperasian, berusaha menyiapkan dokumen tender biar mencapai target 'soft opening'," katanya.
Kozo menuturkan saat ini pihaknya tengah bernegosiasi dengan pihak Indonesia terkait operator Pelabuhan Patimban.
"Pihak pemerintah Indonesia sudah mengusulkannya tapi negosiasi belum selesai," katanya.
Baca Juga: Pemerintah dan JICA Teken MoU Bangun Pelabuhan Patimban
Dia berharap banyak swasta nasional yang terlibat sebagaimana permintaan pihak Jepang untuk mengurangi porsi perusahaan atau badan milik pemerintah, seperti Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Perhubungan.
Dalam kesempatan sama, Perwakilan Senior JICA di Indonesia Kawabata Tomoyuki mengatakan total kebutuhan Proyek Pelabuhan Patimban Tahap 1 adalah 144 miliar yen atau sekitar Rp17,2 triliun.
Namun, Kawabata menjelaskan nilai tersebut termasuk akses jalan, listrik dan pajak yang akan dibiayai Pemerintah Indonesia.
"Tahap 1 ini ada dua tahap, pembangunan akses jalan termasuk dalam Tahap 1 ini," katanya.
Pemerintah menetapkan Pelabuhan Patimban sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional, yang telah tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Baca Juga: Kemenhub Segera Mulai Pembangunan Pelabuhan Patimban
Pembangunan Pelabuhan Patimban terbagi menjadi tiga tahap, khusus untuk tahap pertama terbagi lagi ke dalam dua fase.
