Kementerian PUPR Akui Pekerja Informal Sulit Akses Rumah Subsidi

Adhitya Himawan Suara.Com
Senin, 06 November 2017 | 20:14 WIB
Kementerian PUPR Akui Pekerja Informal Sulit Akses Rumah Subsidi
Pembangunan perumahan subsidi di salah satu wilayah, di Indonesia. [Dok Kementerian PUPR]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengakui sampai saat ini, pembiayaan mikro perumahan (PMP) untuk rumah swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (NBR), khususnya pekerja informal berpenghasilan tidak tetap (non-fixed income) masih belum tersentuh.

"Ya, programnya belum ada yang terserap karena baru proses identifikasi terhadap komunitas," kata Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti menjawab pers di sela pembukaan Pameran Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia 2017 di Jakarta, Senin (6/11/2017).

Menurut Lana, program PMP itu sendiri baru diluncurkan pada akhir Agustus 2017 dan diperlukan dukungan dari pihak terkait agar bisa terlaksana dengan baik.

Baca Juga: Ini Sanksi dari Kementerian PUPR pada PT Waskita Karya

Lana mengatakan, pihaknya baru dalam proses identifikasi para MBR informal melalui komunitas sehingga sektor ini memang memerlukan perlakuan khusus karena mereka ini tidak bisa mengambil Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) yang selama ini berjalan.

"Jadi, kita juga sedang membuat skim kerja sama dengan Bank BRI, Bank DKI dan Pegadaian untuk kredit mikro. Nah kredit mikronya lebih pendek tenornya dari lima tahun, uangnya lebih sedikit dari Rp50 juta. Nah itu yang harus kita dorong," katanya.

Melalui komunitas di daerah, katanya, maka diharapkan mereka bisa difasilitasi oleh pemda dan tentu perbangkan setempat.

"Ada beberapa daerah yang sudah siap, misalnya Banyuwangi, Maluku Utara, mereka sudah temukan komunitas. Selanjutnya, kita akan bicara dengan Pemda setempat agar mereka juga difasillitasi oleh Pemda, misalnya prasarana dan utilitasnya (PSU)," katanya.

Dengan demikian, tegasnya, masih diperlukan waktu untuk menyambungkan komunitas itu dengan berbagai bantuan pembiayaan.

Baca Juga: Kementerian PUPR Sudah Entaskan 6.763 Hektar Pemukiman Kumuh

Apakah tahun depan sudah ada MBR informal peroleh KPR? Lana berharap tahun depan sudah bisa jalan.

"Memang kesulitannya kalau pembiayaan perumahan adalah koordinasi dengan pihak terkait karena hal ini sama sekali berbeda dengan progam PUPR yang nota bene dalam satu kendali atau komando," katanya.

Menyinggun realisasi program satu juta rumah untuk MBR, Lana menguraikan, sampai saat ini untuk Rumah MBR terealisasi rumah MBR 563.178, sedangkan untuk non MBR 123.516-686.694.

"Meski kurang satu atau dua bulan lagi tahun ini, kita berharap bisa mendekati sampai satu juta," katanya.

Kondisisnya secara umum saat ini, kata Lana dalah masih ada rumah-rumah yang masih dalam penyelesaian pembangunan dan masih ada yang menunggu akad.

"Karena kan dana FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) juga baru turun sekarang. Jadi mudah-mudahan dalam dua bulan ini dapat terkejar," katanya. (Antara)

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI