Infografis
Ikhtiar pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi secara keseluruhan, kembali membuahkan hasil. Ada tiga pencapaian kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla yang berhasil dicatat secara internasional berkat kerja bersama antarpemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Pencapaian tersebut adalah Peningkatan Peringkat Ease of Doing Business (EODB), Peningkatan Peringkat Nilai Tambah Manufaktur Berdasarkan UNIDO, serta Penurunan Kebakaran Hutan dan Lahan.
"Pencapaian tersebut merupakan bagian dari pencapaian tiga tahun kabinet kerja seperti yang telah dijelaskan minggu lalu," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, di Jakarta, Rabu (1/11/2017). Berikut ini capaian ekonomi Indonesia semenjak dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.
1. Kemudahan Berusaha Indonesia (EODB 2018) Naik 19 Tingkat ke Peringkat 72
Dalam laporan terbaru yang dikeluarkan oleh Bank Dunia tentang kemudahan berusaha di Indonesia, peringkat kemudahan berusaha Indonesia (EODB 2018) naik 19 peringkat menjadi posisi 72 dari 190 negara yang disurvei.
Baca Juga: Darmin Akui Urus Izin Usaha di Indonesia Masih Sulit
Seperti diketahui, pada EODB 2017 posisi Indonesia berhasil naik 15 peringkat dari 106 menjadi peringkat 91. Pada tahun tersebut Indonesia masuk dalam 10 negara Top Reformers. Dengan demikian, dalam 2 tahun terakhir posisi Indonesia telah naik 34 peringkat. Sebelum EODB 2017 posisi Indonesia berkisar antara peringkat 116 – 129.
“Dalam 3 tahun terakhir, Indonesia telah menjadi tempat yang lebih mudah untuk berusaha. Prestasi ini tak terlepas dari kerja keras semua pihak,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.
Sebagai perbandingan, perkembangan peringkat negara-negara lain di ASEAN dalam 2 tahun terakhir adalah sebagai berikut: Brunei Darrussalam naik 41 peringkat, Vietnam naik 23 peringkat dan Thailand naik 20 peringkat. Adapun Malaysia turun 2 peringkat dan Filipina turun 14 peringkat.
Indikator EODB 2018 yang mengalami perbaikan tajam adalah: (1) Penyelesaian Kepailitan (Resolving Insolvency) dari posisi 74 di EODB 2016 menjadi posisi 38 di EODB 2018 (36 peringkat); (2) Penegakan Kontrak (Enforcing Contracts) dari posisi 171 di EODB 2016 menjadi posisi 145 di EODB 2018 (26 peringkat); (3) Penyambungan Listrik (Getting Electricity) dari posisi 61 di EODB 2016 menjadi posisi 38 di EODB 2018 (23 peringkat).
Baca Juga: 3 Tahun Jokowi Berkuasa, Darmin Klaim Ekonomi RI Tumbuh Positif
Dalam rangka mengejar target peringkat 40 pada EODB 2020, pemerintah akan fokus:
