“Di media yang selalu dikemukakan hanya status WTP padahal LKPP berisi informasi yang sangat kaya bagaimana kita mengelola sumber daya kita. Di LKPP juga harus ada analisis bagaimana mengelola cash flow, apakah bisa memenuhi dana operasional, bagaimana mengelola aset. Dan ini belum dimanfaatkan. Akhirnya banyak yang mempolitisasi tentang utang,” katanya.
Menkeu juga mengingatkan agar dalam mengelola Indonesia yang besar, ada kemungkinan untuk keluar dari rel yang benar. Oleh karena itu, dibutuhkan fungsi pengawasan.