Infografis
Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kunci pertumbuhan ekonomi nasional terletak pada nilai ekspor dan investasi. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat memberikan pengarahan kepada para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota seluruh Indonesia, di Istana Negara, pada Selasa (24/10/2017).
“Saya titip kepada semua kunci pertumbuhan ekonomi negara kita bukan di APBN. APBN hanya stimulasi. Kuncinya hanya dua, pertama ekspor, kedua investasi,” ujar Presiden.
Apalagi menurut Presiden, nilai ekspor Indonesia saat ini sudah sangat baik dilihat dari banyaknya komoditas Tanah Air yang diminati negara-negara baru sehingga ikut mendorong meningkatnya nilai ekspor dalam negeri.
Baca Juga: Jokowi Instruksikan Anies-Sandiaga Selesaikan
“Kopi naik 20 persen, kelapa sekarang baru laku di Eropa dan Amerika Serikat. Kegemaran mereka minum kelapa fresh. Ini kesempatan bagi daerah untuk menanam ini. Pala, rempah-rempah baru ramai-ramainya. Ini kesempatan kita. Sagu, ini di Papua permintaannya banyak. Hal-hal seperti ini kepala daerah harus mengerti ada peluang karena ini bisa mendongkrak perekonomian di daerah,” ungkapnya.
Selain itu di bidang investasi, Presiden mengimbau agar daerah dapat memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada industri manufaktur. Mengingat industri tersebut diyakini Presiden dapat membuka banyak lapangan pekerjaan.
“Izin langsung beri jangan berbelit-belit terutama untuk industri manufaktur. Jangan lagi ada perizinan sampai minggu, bulan, apalagi tahun. Malu kita! Karena masyarakat terutama umur produktif butuh pekerjaan,” ucap Presiden.
Presiden pun menyatakan tak segan untuk mendatangi daerah yang masih mempersulit urusan perizinan. Tentunya setelah mendapatkan laporan terkait lamanya pengurusan izin investasi.
“Awal tahun depan akan punya single submission izin dari pusat sampai daerah mana yang cepat lambat ketahuan. Kita ini persaingan global sudah gila-gilaan. Inovasi teknologi gila-gilaan kalau tidak ada terobosan ditinggal kita,” ungkapnya.
Baca Juga: Jokowi Menunda, PDIP Tegaskan Densus Tipikor Masih Diperlukan
Di samping itu, Presiden juga mengingatkan para kepala daerah untuk tidak takut dalam mengelola anggaran. Karena pemerintah akan segera mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membangun sistem e-planning, e-budgeting, dan e-performance. Diharapkan sistem tersebut dapat meminimalisir tindak korupsi.
