Infografis
“Kita ingin melihat keseimbangan, itu yang penting. Dalam pengambilan keputusan ini, semua pihak hadir, pihak online juga hadir, dari Organda, dari Kepolisian, dari Kemenhub tentunya. Ini adalah jalan tengah dari semua pendapat. Sembilan item itu sudah disepakati. Saya pikir sementara ini yang bisa kita lakukan. Kalau ada masalah lagi, nanti kita pikirkan,” tutup Luhut.
Rencana rumusan Revisi PM 26 Tahun 2017 meliputi Argometer Taksi, Tarif, Wilayah Operasi, Kuota/Perencanaan Kebutuhan, Persyaratan Minimal Lima Kendaraan, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor, Domisili TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor), SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe) Kendaraan Bermotor, dan Peran Aplikator.
Aturan tambahan yang diatur dalam Revisi PM 26 Tahun 2017, diantaranya terkait stiker ASK (Angkutan Sewa Khusus), kepemilikan SIM umum sesuai golongannya, kewajiban asuransi, kewajiban aplikator, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup yang berisi pemberlakukan Revisi PM 26 tahun 2017 mulai 1 November 2017.
Hadir dalam konferensi pers Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Meliadi Sembiring, Kakorlantas Polri Irjen Pol Royke Lumowa, Plt. Dirjen Perhubungan Darat Hindro Surahmat, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perhubungan Provinsi Banten, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Ketua Umum DPP Organda Adrianto Djokosoetono, para pengusaha taksi konvensional, dan taksi online.
Baca Juga: Kemenhub Tambah Lima Kapal Ternak
