Infografis
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui pengurusan izin usaha di Indonesia masih sangat sulit. Bukan hanya izin usaha, bahkan menurut Darmin untuk hal yang remeh temeh saja harus melalui proses perizinan yang berbelit.
“Penangkal petir, itu izin. Harusnya standar itu kan rumah harus ada itu. Atau izin lift. Bagaimana ini semua," kata Darmin di kantor staf kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2017).
Selain itu, Darmin pun mengakui dari belasan paket kebijakan perekonomian yang telah dikeluarkan oleh pemerintah belum bisa mengatasi hal tersebut.
Baca Juga: 3 Tahun Jokowi Berkuasa, Darmin Klaim Ekonomi RI Tumbuh Positif
“Kita setelah menyadari dan menjalankan 15 paket masih banyak sekali yang harus dikerjakan dan dibenahi sehingga kita sampai pada kesimpulan kalau caranya diulang seperti dua tahun lalu kita enggan selesai pemerintahan ini. Kita harus rombak," katanya.
Oleh karena itu tutur Darmin, pemerintah langsung mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomer 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
Aturan itu mewajibkan semua kementerian hingga Pemda membentuk Satgas untuk membantu percepatan pelaksaan berusaha.
“Apa kerjanya? Mereka harus mengidentifikasi investasi di bidang dia apa saja. Mereka harus punya list-nya. Sudah selesai atau berproduksi belum, dari saya sudah diurus berapa yang sudah selesai dan belum. Mereka harus proaktif," kata Darmin.
Kehadiran Perpres ini juga bertujuan untuk mengubah mentalis para pegawai dari pemberi izin menjadi pelayanan perizinan.
Baca Juga: Tumbuh Paling Pesat, Darmin akan Atur Ritel Modern
