Infografis
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan membantah bahwa pemerintah berniat menjual Badan Usaha Milik Negara. Menurutnya, yang didorong pemerintah adalah kerjasama BUMN dengan melibatkan swasta.
Termasuk dalam hal kerja sama pemanfaatan pelabuhan pemerintah yang dilakukan pengelolaannya oleh perusahaan swasta. Mekanisme ini akan mendorong terjadinya efisiensi biaya pengelolaan pelabuhan yang selama ini ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.
"Tidak ada penjualan itu. Yang dilakukan itu kerja sama, sehingga pihak swasta juga berkembang. Jadi kalau kita dibilang jual BUMN untuk bayar utang, itu penyesatan informasi," katanya dalam konferensi pers, Jakarta, Selasa (17/10/2017).
Baca Juga: Luhut Jelaskan Soal Gunung Agung Pada IMF dan Bank Dunia
Luhut menegaskan bahwa ada beberapa tempat yang saat ini sedang disiapkan untuk dikerjasamakan dengan swasta. Di antaranya Pelabuhan Sintete di Kalimantan Barat dan pembangunan pelabuhan di Jawa Timur.
"Ini membuat efisiensi sehingga dana itu bisa dipakai lagi untuk tempat lain. Karena kalau pakai APBN saja, tidak akan cukup. Sehingga pihak swasta juga bisa menikmati dan akan lebih efisien juga pengelolaannya. Karena kalau pihak swasta yang main, dia akan hitung dengan detail investasinya dia," tukasnya.
Sebagaimana diketahui, sebelumnya Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan sempat mengusulkan untuk melakukan penataan BUMN dengan cara menjual BUMN. Hal ini merespon kritik adanya dominasi BUMN dalam perekonomian dalam negeri. Kritik terhadap dominasi BUMN muncul dari kalangan dunia usaha swasta, termasuk Kamar Dagang dan Industri.
Menurut Luhut, salah satu penyebab dominasi BUMN di ekonomi dalam negeri adalah jumlah BUMN dan anak usahanya yang sudah terlalu banyak dan besar. Hitungan Luhut, saat ini jumlah BUMN dan anak usaha BUMN mencapai sekitar 700 perusahaan.
Oleh karena itu, Luhut mengaku telah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk segera membenahi BUMN.
Baca Juga: Luhut Optimis Divestasi Freeport Banyak Sumber Pendanaan
