Anies Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno akan dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017-2022. Pelantikan ini akan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (16/10/2017) pada pukul 16.00 WIB.
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengingatkan kembali soal janji politik Anies-Sandi DP 0 persen untuk pembelian rumah bagi warga Jakarta. Sebab, kebijakan ini menjadi sorotan publik dan harus direalisasikan.
"Itu juga penting untuk beliau untuk terus diusahakan, dilaksanakan," kata Hidayat di DPR, Jakarta, Jumat (13/10/2017).
Namun, dia menyayangkan kondisi anggaran yang akan dihadapi Anies-Sandi. Sebab, APBD 2018 sudah diteken oleh Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat. Di mana rincian anggaran tersebut dianggap tidak mengakomodir kebijakan Gubernur selanjutnya.
"Ini memang kondisi yang sangat disayangkan," kata Hidayat.
Harusnya, tambah Hidayat, sebagai negarawan, Djarot bisa mempertimbangkan bahwa APBD 2018 ini akan digunakan oleh pemimpin selanjutnya, yaitu Anies-Sandi.
Baca Juga: Tim Anies Laporan, Bagaimana Nasib Rumah DP 0 Persen - Reklamasi?
"Harusnya kalau memang betul betul gubernur yang negarawan, disisakanlah ruang yang memungkinkan agar program baru dari gubernur yang dipilih rakyat," tambah dia.
"Apakah 10 persen, 20 persen dari APBD itu, diberi ruang untuk mengakomodasi sepenuhnya program program dari gubenrur yang baru karena sekali lagi APBD kan bukan milik pribadi Pak Djarot. APBD kan milik rakyat. Rakyat itu adalah yang kemarin mayoritas milih Pak Anies," tambah Wakil Ketua MPR ini.
Di sisi lain, dia mengatakan PKS punya tugas untuk mengawal program 100 hari kerja Anies-Sandi. Dia berharap, janji politik 100 hari kerja Anies-Sandi bisa dikerjakan dengan baik.
"Yang perlu dikawal betul-betul agar beliau betul-betul melaksanakan janjinya terkait program 100 hari," ujar dia.
Kemudian, Hidayat akan menagih janji politik Anies-Sandi tentang reklamasi teluk Jakarta. Di mana, Anies-Sandi berjanji untuk menolak pembangunan reklamasi teluk Jakarta.
Baca Juga: Jokowi Resmikan Proyek Rumah DP 1 Persen di Kalimantan Timur
"Salah satunya terkait dengan konsistensi menolak reklamasi. Menurut kami memang penting beliau untuk konsisten," katanya.