Infografis
Wakil Ketua DPR Fraksi Gerindra Fadli Zon kecewa atas pencabutan moratorium reklamasi teluk Jakarta oleh pemerintah. Kata dia, mestinya pemerintah menunggu pelantikan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.
"Ini menunjukan inkonsistensi kita dalam membuat kebijakan. Selera penguasa tergantung pada situasi bukan kepentingan yang lebih besar," kata Fadli di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/10/2017).
Fadli mengatakan, pemerintah perlu melihat kebijakan Anies-Sandi terkait reklamasi.
Baca Juga: Luhut Pastikan Reklamasi Teluk Jakarta Dilanjutkan
"Saya kira kita semua mendukung pembangunan. Siapa yang tidak mendukung pembangunan. Tetapi persoalannya pembangunan untuk siapa dan siapa yang diuntungkan," ujar Fadli.
Jangan sampai pembangunan ada di mana-mana tapi hanya memberi keuntungan terhadap kelompok itu-itu saja. Sementara publik mayoritas justru dirugikan oleh pembangunan.
Kehidupan nelayan dan masyarakat di sekitar reklamasi di teluk Jakarta harus diperhatikan, teruma terkait lingkungan hidup.
"Menurut saya kebijakan moratorium itu sudah tepat. Harus kita lihat dulu semuanya. Dikaji lagi dari sisi Amdal, dari sisi ekonominya dan dari banyak sisi lainnya," tutur Fadli.
Jangan sampai kebijakan reklamasi berubah-ubah setelah Anies-Sandi resmi menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Sebab, sejak awal pasangan yang diusung Partai Gerindra dan PKS komitmen menolak reklamasi.
Baca Juga: Luhut Resmi Cabut Moratorium Proyek Reklamasi Teluk Jakarta
"Jadi jangan berubah-rubah. Sebab sekarang ini sangat mudah sekali untuk berubah-rubah. Jadi seperti sangat kental sekali dengan nuansa politisnya. Politisi tu bisa memiliki keberpihakan terhadap pihak-pihak tertentu," kata Fadli.
"Itu kan janji Anies-Sandi. Menurut saya kalau berjanji harus ditepati," ujar Fadli menambahkan.
