Infografis
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan menyambangi Kantor Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) di Medan, Sumatera Utara, Jumat (6/10/2017). Dalam kedatangannya ini, Menko Luhut memantau perkembangan pembangunan di Sumatera Utara secara terintegrasi, mulai dari jalan tol hingga pembersihan keramba di Danau Toba.
“Saya datang kemari bukan hanya untuk rapat otorita Dana Toba, tapi sekaligus mengenai pelabuhan di sini, kemudian industrial estate di sini, terus jalan itu terintegrasi. Karena Presiden akan meresmikan jalan tol itu tgl 10, yang sampai dekat tebing tinggi,” kata Luhut dalam keterangan resmi, Sabtu (7/10/2017).
Tidak hanya dari Medan sampai Tebing Tinggi, Menko Luhut menjelaskan bahwa jalan tol akan terus dibangun sampai ke Parapat. Setelah jalan tol, pembangunan akan berlanjut pada fasilitas pariwisata sampai ke pelosok Sibisa.
Baca Juga: Bangun Luar Jawa, Luhut Bantah Indonesia Kalah dari Singapura
“Kemudian kita berharap urusan tanah resort yg 605 Hektar itu akan selesai tahun ini sehingga sudah bisa ada 5 investor sekarang yang mau masuk di sana untuk membangun hotel dan convention center, dan juga lapangan golf di Sibisa. dan lapangan terbang Sibisa itu sekarang jalannya kita buat kira-kira hampir 60 meter (lebarnya) sampai ke resort, dari pinggir jalan besar itu. Semua masih jalan sesuai dengan rencana,” ujarnya.
Penambahan 2 Kapal Pesiar
Dalam paparannya ini, Menko Luhut juga mengungkapkan rencananya untuk memanfaatkan pagelaran besar Annual Meeting IMF-WB 2018 di Bali, untuk menarik turis manca negara untuk datang ke Danau Toba. Untuk memfasilitasi kedatangan kapal pesiar dari Bali, fasilitasnya sedang dipersiapkan di Balige, Toba Samosir.
“Kemudian kita akan tambah 2 kapal pesiar dalam rangka Annual Meeting IMF-WB 2018, saat ini sudah mulai dikerjakan galangan kapalnya di Balige. Jadi kita berharap itu semua bisa selesai tahun depan,” ungkapnya.
Pendalaman Pelabuhan Kuala Tanjung
Baca Juga: Pemprov DKI Bersyukur Luhut Cabut Moratorium Reklamasi 17 Pulau
Dalam kesempatan ini pula, Menko Luhut memaparkan keinginannya agar Pelabuhan Kuala Tanjung yang teletak di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, mempunyai kedalaman hingga 14 Meter.
“Kemudian juga Pelabuhan Kuala Tanjung, itu kita pingin kedalamannya sampai ke 12-14 meter, supaya kapal kapal besar masuk. Kemudian di belakangnya itu harus ada industrial estate, apa itu, misal seperti kelapa sawit supaya (produksi) turunannya itu bisa di sana, jadi kita ekspor itu sudah punya nilai tambah,” tekan Menko Luhut mengenai pentingnya konektifitas dalam mendukung pertumbuhan industri lokal.
Selain pelabuhan, infrastruktur jalan juga disiapkan hingga 10 tahun ke depan. “Nah kemudian jalan sini ke Dumai, itu menjadi satu kesatuan itu sampai ke Kantu Prapat. Nah jadi ini satu terintegrasi. Proyek itu bisa nilainya bisa beberapa belas milyar dollar dalam kurun waktu mungkin 5 sampai 10 tahun, dan itu akan menciptakan lapangan kerja di Sumatera Utara, dan Sumatera Utara ini punya turis destinasi yang bagus, punya juga tempat industri yang bagus, dengan harga listrik yang relatif murah, karena saya tadi dari hidropower dan strategic locationnya dia, karena dia dari Selat Malaka, jadi cost-nya lebih murah,” tuturnya.
Pemindahan Taman Bunga Nusantara Humbang Hasundutan
Di kesempatan yang sama, Menko Luhut mendapat pertanyaan dari sejumlah media seperti mengenai pemindahan Taman Bunga Nusantara, yang menurut Menko Luhut sendiri sampai saat ini masih dalam proses pengkajian.
“Itu sedang dikaji, jadi saya juga mau ninjau juga sama Bupati, melihat itu mana yang lebih bagus. Buat saya, sepanjang tidak terlalu jauh dari airport. Kalau hanya 20-30 menit dari airport, saya kira sudah bagus,” ujarnya.
Pemerintah menargetkan pembangunan akan selasai tahun depan karena investor sudah siap untuk menanamkan modalnya. “Investor terus bertanya ‘kapan kami bisa mulai’. 5 investor ini ada dari luar dan dalam negeri,” ungkapnya.
“Masalah sekarang saya kira hanya lahan, studi lingkungan hidup, AMDAL,” terang Menko Luhut yang menargetkan AMDAL selesai akhir Oktober ini sehingga ijin lingkungan hidup dapat segera diterbitkan sesuai prosedur.
