Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, mengakui bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia terlambat. Seharusnya pembangunan infrastruktur dilakukan saat Indonesia menikmati harga harga komoditas seperi sawit, mineral, dan batubara dalam kondisi bagus.
"Momentumnya nggak pas. Seharusnya itu dilakukan sejak dulu. Masalahnya pada zaman Presiden SBY, itu semua tidak dikerjakan," kata Hariyadi saat dihubungi Suara.com, Selasa (3/10/2017).
Namun Hariyadi menegaskan bahwa alasan harga komoditas yang saat ini tidak bagus jangan dijadikan alasan untuk menunda pembangunan infrastruktur. Sebab pembangunan infrastruktur baru bisa memberikan dampak terhadap ekonomi Indonesia paling cepat tiga tahun mendatang.
Baca Juga: Upah Buruh Mahal, Apindo Tuding Ini Bikin Ekonomi Lesu
"Nggak bica cepat memang. Butuh waktu, mungkin dua atau tiga tahun lagi baru terasa terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia," jelas Hariyadi.
Apindo Minta Evaluasi Kebijakan Pengupahan
Disisi lain, Apindo juga meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan pengupahan di Indonesia yang terlalu tinggi. Menurutnya, di negara-negara maju penetapan basic salary tidak dilakukan setiap tahun. Penetapan basic salary dipertahankan dalam waktu sekian tahun.
"Yang dinaikkan itu tergantung hasil produktivitas dari kinerja dia. Sekarang kan tidak, semua karyawan baik yang produktif atau tidak dinaikkan gajinya setiap tahun. Apalagi lima puluh persen tenaga kerja kita cuma lulusan SMP. Kalau begini terus, banyak perusahaan yang tidak tahan," ujarnya.
Oleh sebab itulah, menurutnya, banyak segmen indusri ritel seperti Ramayana dan Matahari yang cukup terpukul. Sebab industri inilah yang menjual kebutuhan untuk masyarakat menengah ke bawah.
Baca Juga: Apindo Akui Banyak Pemda Belum Permudah Izin Investasi
"Sektor inilah yang paling terkena dampak dari menurunnya daya beli masyarakat saat ini," tutupnya.