Infografis
Peneliti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Rizal E. Halim menilai Top-up fee (biaya isi ulang) seharusnya perbankan melakukan efisien. "Top-up fee, perbankan harus bisa lebih efisien," kata Rizal di Depok, Jawa Barat, Kamis (21/9/2017).
Ia mengatakan gerakan nasional non tunai akan membantu produktivitas ekonomi secara nasional. Kata kunci produktivitas itu adalah efisiensi (bukan sebaliknya).
"Pembebanan fee top up dgn argumentasi biaya investasi perlu di clear kan krn ada banyak infrastruktur siatem yang bisa dimanfaatkan seperti Near Field Communication (NFC)," katanya.
Baca Juga: Terkait e-Money, PDIP Anggap Tak Perlu Revisi UU Mata Uang
Menurut dia pembebanan top up fee tidak perlu jika mengisi di penerbit kartu ( on us) berapapun besarannya. Untuk top up fee melalui pihak ketiga atau mitra (off us) maksimal Rp1.500 per transaksi.
"Untuk off us akan terbuka persaingan yang sehat untuk mitra-mitra yang bisa lebih efisien," ujarnya.
Dikatakannya gerakan non tunai untuk e-toll bisa saja disinkronisasi dengan kartu debit atau e-money lainnya. Jamgan sampai semua bidang transaksi ada kartunya.
Untuk itu bisa dibayangin kita punya kartu begitu banyak sehingga menjadi tidak efisien. Perbankan harus bisa lebih kreatif dan efisien, jangan terlalu manja.
"Mari kita berfikir lebih obyektif untuk Indonesia yg lebih baik," kata Rizal yang juga anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).
Baca Juga: INDEF Kritik Kebijakan Biaya Top Up e-Money Kontradiktif
Sebelumnya Bank Indonesia resmi menetapkan tarif maksimum pengisian saldo uang elektronik dengan cara "off us" atau lintas kanal pembayaran sebesar Rp1500, sedangkan cara "on us" atau satu kanal, diatur dengan dua ketentuan yakni gratis dan bertarif maksimum Rp750.
